Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 07 Mei 2026 | Seorang siswa SMK Negeri 4 Samarinda, Mandala Rizky Saputra (16), meninggal dunia setelah mengalami infeksi pada kaki yang dikaitkan dengan penggunaan sepatu kekecilan. Kasus yang menjadi sorotan media sosial ini memicu perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, serta DPRD Samarinda yang menyoroti kelemahan pendataan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Mandala, yang dikenal dengan inisial MRS, mengikuti praktik kerja lapangan di Ramayana Robinson, Jalan M. Yamin, Samarinda, dari 9 Februari hingga 20 Maret 2026. Setelah kembali ke sekolah, kondisi kesehatannya menurun. Pada 30 Maret ia kembali mengikuti kegiatan pembelajaran, namun pada 1 April disarankan beristirahat karena keluhan fisik. Pada 8 April orang tua menghubungi pihak sekolah via WhatsApp untuk meminta pinjaman uang guna pengobatan, dan pada 10 April pihak sekolah memfasilitasi bantuan biaya pengobatan sebesar Rp1.100.000 serta mengurus BPJS yang belum terdaftar.
Berikut rangkaian kronologis yang tercatat:
- 9 Feb – 20 Mar 2026: Praktik kerja lapangan.
- 30 Mar 2026: Kembali ke kelas.
- 1 Apr 2026: Disarankan istirahat karena kondisi menurun.
- 8 Apr 2026: Ibu korban menghubungi sekolah meminta bantuan dana.
- 10 Apr 2026: Sekolah membantu pengobatan dan BPJS.
- 21 Apr 2026: Kunjungan rumah; kaki bengkak, tidak ada luka terbuka.
- 23 Apr 2026: Kondisi sempat membaik, rencana pembelian sepatu baru.
- 24 Apr 2026: Mandala dinyatakan meninggal dunia.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, menjelaskan bahwa meski tidak ditemukan luka pada kaki, pembengkakan dan rasa nyeri terus berlanjut, memaksa keluarga membawa siswa ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekolah terus memberikan pendampingan, termasuk mengatur transportasi ke rumah sakit dan membantu proses pemulasaraan.
Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi, menegaskan bahwa kematian ini mengungkap permasalahan yang lebih luas terkait data sosial. Ia menyatakan bahwa ketidakterdaftaran keluarga di DTSEN dapat menghambat akses ke program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP). “Kasus ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan bagaimana data yang tidak akurat dapat berujung pada kegagalan perlindungan sosial,” ujar Arifah dalam pernyataannya pada 6 Mei 2026.
DPRD Samarinda kemudian membahas temuan tersebut dalam rapat kerja. Anggota DPRD menyoroti bahwa banyak keluarga di wilayah tersebut belum tercatat secara lengkap di DTSEN, sehingga mereka tidak menerima alokasi bantuan yang seharusnya. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme pendataan, termasuk verifikasi data kependudukan dan koordinasi lintas sektoral.
Selain isu administratif, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kebijakan pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah. Sekolah telah berkomitmen untuk membeli sepatu yang sesuai ukuran, namun prosesnya terhambat oleh keterbatasan finansial keluarga. Hal ini menyoroti pentingnya kebijakan subsidi perlengkapan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Berbagai pihak, termasuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan organisasi non‑pemerintah, menyerukan audit menyeluruh atas prosedur kesehatan sekolah. Mereka menekankan perlunya pemeriksaan rutin, terutama bagi siswa yang menjalani praktik kerja lapangan atau kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut penggunaan peralatan khusus.
Dalam upaya mencegah kejadian serupa, Kemen PPPA berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta Badan Pusat Statistik untuk memastikan data sosial yang akurat dan penyaluran bantuan tepat sasaran. Pemerintah daerah Samarinda juga berencana meluncurkan program pendataan rumah‑to‑door guna menutup celah dalam registrasi penduduk.
Kasus meninggalnya Mandala Rizky Saputra menjadi pengingat tragis bahwa faktor sederhana seperti sepatu yang tidak pas dapat berujung fatal bila tidak didukung oleh sistem perlindungan sosial yang kuat. Diharapkan langkah-langkah perbaikan yang diusulkan dapat mengurangi risiko bagi siswa lain dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang aman dan layak.
