Nasional

Gubernur Jawa Barat Jadi Saksi Nikah Difabel di KUA Bale Endah, Tekad Layanan Inklusif Meski Libur

×

Gubernur Jawa Barat Jadi Saksi Nikah Difabel di KUA Bale Endah, Tekad Layanan Inklusif Meski Libur

Share this article
Gubernur Jawa Barat Jadi Saksi Nikah Difabel di KUA Bale Endah, Tekad Layanan Inklusif Meski Libur
Gubernur Jawa Barat Jadi Saksi Nikah Difabel di KUA Bale Endah, Tekad Layanan Inklusif Meski Libur

Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 03 Mei 2026 | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hadir sebagai saksi resmi pada upacara nikah difabel yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bale Endah, Jumat 1 Mei 2026. Kedatangan sang gubernur pada hari libur nasional menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menyediakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.

Pasangan mempelai, Naila Puja Rislani dan Muhammad Sayyid Az Zahiri, keduanya menyandang tuna rungu, melangsungkan akad nikah secara khidmat di ruang akad KUA. Seluruh rangkaian prosesi dilengkapi dengan bantuan juru bahasa isyarat yang berpengalaman, sehingga kedua mempelai dapat mengikuti setiap tahapan ritual tanpa hambatan komunikasi.

📖 Baca juga:
Andai Bisa, Ini Kendala Balik Nama Kendaraan dan Pajak 5 Tahun yang Mustahil Dilakukan di Samsat Keliling

Saksi kedua dalam pernikahan tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Dudung Abdul Rohman, sementara prosesi dipandu oleh Kepala KUA Bale Endah, Rohman. Kehadiran pejabat tinggi ini menambah bobot simbolik bahwa layanan keagamaan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Upacara ini bukan sekadar perayaan pribadi, melainkan menjadi simbol penting bagi kesetaraan hak akses layanan keagamaan bagi penyandang disabilitas. Penyediaan juru bahasa isyarat, serta penataan ruang yang ramah difabel, mencerminkan langkah konkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan inklusif yang telah lama menjadi agenda nasional.

Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, memberikan nasihat sederhana namun mendalam kepada pasangan muda: “Jangan banyak bertengkar.” Pesan tersebut menekankan bahwa keberlangsungan rumah tangga lebih ditentukan oleh kualitas komunikasi dan komitmen bersama, bukan oleh kemewahan atau besarnya biaya pernikahan.

📖 Baca juga:
Dedi Mulyadi Usulkan Underpass Pasteur, Solusi Praktis Atasi Kemacetan Bandung

Gubernur juga menegaskan dukungannya terhadap konsep pernikahan sederhana. Ia menolak budaya pernikahan megah yang sering kali menimbulkan beban finansial berat bagi keluarga muda. Menurutnya, pernikahan seharusnya menjadi momen bahagia tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi keluarga.

Selain menjadi saksi, Dedi Mulyadi mengumumkan rencana perbaikan fasilitas KUA Bale Endah. Ia berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk memperluas aula akad, menambah fasilitas aksesibilitas seperti ramp dan toilet ramah difabel, serta menyediakan perlengkapan visual bagi tuna rungu. Langkah ini diharapkan dapat menjadi model bagi KUA lain di provinsi Jawa Barat.

Ibu mempelai wanita, Fenty Feriyawati, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian gubernur terhadap anaknya yang memiliki keterbatasan. “Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sangat memperhatikan anak-akan kami dengan keterbatasannya,” ujarnya sambil mendoakan kesehatan dan kelancaran tugas sang pemimpin.

📖 Baca juga:
Elektabilitas Prabowo Tetap Unggul: Dedi Mulyadi Mendekati, Anies Tersalip dalam Survei Top‑of‑Mind Poltracking

Acara ini dipandang sebagai titik awal perubahan budaya layanan publik di Jawa Barat. Pemerintah provinsi berencana memperluas program inklusif ke kantor-kantor pelayanan lainnya, termasuk kantor pos, rumah sakit, dan sekolah. Diharapkan kebijakan ini dapat menginspirasi provinsi lain untuk meniru praktik terbaik yang telah diterapkan di Bale Endah.

Berikut rangkuman komitmen yang disampaikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi selama acara:

  • Menyediakan juru bahasa isyarat secara rutin di semua KUA.
  • Mengalokasikan dana renovasi untuk fasilitas ramah difabel.
  • Mendorong budaya pernikahan sederhana tanpa beban biaya berlebih.
  • Melakukan sosialisasi inklusivitas layanan publik kepada seluruh aparatur daerah.

Dengan langkah nyata ini, pemerintah Jawa Barat menunjukkan bahwa layanan keagamaan dan publik dapat bersinergi dengan prinsip kesetaraan, bahkan pada hari libur sekalipun. Upaya inklusif ini diharapkan menjadi contoh bagi seluruh wilayah Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berdaya saing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *