Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 15 April 2026 | Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa (14/4/2024) mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Keputusan hakim tunggal, Sulistiyanto Rokhmad Budiarto, menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dianggap sewenang‑wangsa.
Penetapan tersangka sebelumnya dilakukan KPK melalui Surat Perintah Penyidikan (SPDP) Nomor Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B/41/DIK.00/23/01/2024 tanggal 22 Januari 2024. Menurut pertimbangan hakim, prosedur tersebut melanggar ketentuan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, hakim menyoroti bahwa Indra Iskandar belum pernah dipanggil sebagai calon tersangka untuk pemeriksaan formal sebelum statusnya diumumkan kepada publik.
Berikut poin‑poin utama pertimbangan hakim:
- Penetapan tersangka tidak didukung oleh minimal dua alat bukti sah.
- Proses penyidikan melewati tahapan pemeriksaan calon tersangka.
- Surat perintah penyidikan dianggap bersifat sewenang‑wangsa karena tidak memenuhi syarat formil.
- Kekurangan prosedural mengindikasikan pelanggaran hak asasi dalam proses penegakan hukum yang adil.
Akibat putusan tersebut, status tersangka Indra Iskandar secara otomatis gugur, dan KPK diperintahkan untuk menghentikan penyidikan lebih lanjut serta mencabut larangan bepergian ke luar negeri yang sebelumnya dikenakan kepada Indra. Meskipun demikian, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa putusan praperadilan bukanlah akhir dari proses penegakan hukum. “Kami akan mempelajari pertimbangan hakim dan, bila masih terdapat cukup alat bukti, KPK berhak melanjutkan penyidikan sesuai peraturan perundang‑undangan yang berlaku,” ujarnya.
Kasus ini bermula dari dugaan praktik korupsi dalam pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR pada tahun anggaran 2020, dengan nilai pagu mencapai sekitar Rp 120 miliar. KPK menuding adanya praktik mark‑up harga yang merugikan negara. Indra Iskandar, yang menjabat sebagai Sekjen DPR sejak 2021, menolak tuduhan tersebut dan mengajukan praperadilan untuk menguji legalitas penetapan tersangka.
Putusan PN Jakarta Selatan menimbulkan beragam reaksi di kalangan politik dan hukum. Beberapa pihak mengapresiasi keputusan hakim sebagai langkah penting dalam menegakkan prinsip due process of law, sementara pihak lain menilai keputusan tersebut dapat memperlemah upaya pemberantasan korupsi jika prosedur penyidikan dapat dibatalkan begitu saja. Analisis para pakar hukum menunjukkan bahwa putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan lembaga penegak hukum terhadap prosedur formal yang telah diatur secara tegas.
Di samping itu, keputusan ini berpotensi mempengaruhi dinamika hubungan antara DPR dan KPK ke depan. DPR, melalui pernyataan resmi, menyatakan dukungan penuh kepada Indra Iskandar dan menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga legislatif dalam proses hukum. Sementara KPK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penyidikan korupsi di lingkungan DPR, dengan menambahkan bahwa keputusan hakim tidak menghalangi lembaga tersebut untuk mengajukan permohonan banding atau melanjutkan penyidikan jika bukti yang cukup dapat dipertanggungjawabkan.
Secara praktis, gugurnya status tersangka memberi kebebasan kepada Indra Iskandar untuk melanjutkan tugasnya tanpa batasan perjalanan ke luar negeri serta mengembalikan reputasinya di mata publik dan rekan kerja. Namun, kasus ini tetap berada dalam sorotan publik dan kemungkinan akan kembali menjadi bahan perdebatan di parlemen serta media massa.
Kesimpulannya, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menggugurkan status tersangka Indra Iskandar menandai titik balik penting dalam perseteruan hukum antara Sekjen DPR dan KPK. Putusan tersebut menegaskan keharusan lembaga penegak hukum untuk mematuhi prosedur formal serta memberikan ruang bagi proses hukum yang lebih transparan. Di sisi lain, KPK tetap memiliki opsi untuk melanjutkan penyidikan jika dapat menyajikan bukti yang memenuhi standar KUHAP, sehingga dinamika kasus ini kemungkinan besar akan terus berlanjut di arena hukum dan politik Indonesia.
