Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 14 April 2026 | Indonesia diproyeksikan akan memasuki musim kemarau lebih awal pada bulan April 2026 dan berlanjut hingga Juni, dengan puncaknya pada Agustus. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa fenomena El Nino lemah hingga moderat yang diperkirakan muncul pada semester kedua tahun ini akan memperpanjang durasi kemarau serta menurunkan curah hujan dibandingkan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir.
Menurut pernyataan Faisal di sidang DPR pada 13 April 2026, wilayah timur Indonesia akan menjadi zona pertama yang merasakan dampak awal kemarau, dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, hingga Bali. Selanjutnya, daerah pesisir Jawa dan dataran tinggi Jawa serta Sumatera bagian selatan akan mengikuti pola yang sama. Meskipun musim kemarau identik dengan curah hujan yang rendah, BMBM tidak menutup kemungkinan hujan tetap turun, namun intensitasnya diperkirakan tidak melebihi 150 milimeter per bulan.
El Nino, yang merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah dan timur, secara historis menurunkan curah hujan di wilayah Indo-Pasifik. Pada 2026, BMKG memperkirakan peluang terjadinya El Nino lemah hingga moderat berada di kisaran 50‑80 persen. Kombinasi antara kemarau yang datang lebih cepat dan El Nino yang bersamaan berpotensi menghasilkan kondisi lebih kering dari biasanya, meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta gangguan pada ketahanan pangan.
Enam provinsi yang paling rentan terhadap karhutla diidentifikasi oleh Faisal, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Daerah-daerah ini berada di bagian selatan khatulistiwa, yang secara historis mengalami curah hujan paling rendah selama fase El Nino. BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan, termasuk mitigasi kebakaran melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) seperti pembasahan lahan (rewetting) untuk menjaga kelembapan tanah gambut.
- Riau – potensi kebakaran mulai Juni.
- Jambi – potensi kebakaran meningkat Juli.
- Sumatera Selatan – risiko tinggi Juli‑Agustus.
- Kalimantan Barat – potensi kebakaran Juli‑Agustus.
- Kalimantan Tengah – risiko kebakaran Agustus.
- Kalimantan Selatan – potensi kebakaran Agustus‑September.
Selain ancaman kebakaran, sektor pertanian juga terancam. Di Lampung, koordinator data BMKG setempat, Rudi Harianto, melaporkan bahwa produksi pangan, khususnya padi, dapat terdampak serius bila curah hujan tetap rendah selama musim pancaroba yang beralih ke kemarau pada Mei‑Juni. Petani diimbau menghemat penggunaan air bersih, menampung air hujan, dan memperhatikan perubahan cuaca yang tidak menentu, seperti hujan lebat mendadak di sore hari.
BMKG juga mengingatkan bahwa hampir setengah zona musim di Indonesia akan memasuki kemarau lebih cepat, yakni pada bulan April. Hal ini berarti sebagian wilayah sudah mengalami penurunan intensitas hujan, sementara wilayah lain masih berada dalam fase transisi. Karena perbedaan geografis, dampak spesifik dapat bervariasi, namun pola umum menunjukkan penurunan curah hujan secara signifikan.
Upaya mitigasi yang dicanangkan meliputi peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah, penguatan sistem peringatan dini, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk menstabilkan kelembapan tanah. BMKG juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, guna mengurangi dampak kekeringan dan kebakaran serta menjaga swasembada pangan.
Dengan prediksi puncak kemarau pada Agustus 2026, semua pemangku kepentingan diharapkan meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi. Kesiapsiagaan yang matang dapat mengurangi kerugian ekonomi, melindungi ekosistem, serta memastikan ketersediaan air bagi masyarakat dan pertanian.
Kesimpulannya, kombinasi El Nino lemah‑moderat dan musim kemarau yang datang lebih cepat menandai tantangan iklim yang signifikan bagi Indonesia pada tahun 2026. Dampak utama meliputi perpanjangan periode kering, peningkatan risiko karhutla di enam provinsi kritis, serta potensi gangguan produksi pangan di wilayah rawan. Upaya mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca, pengelolaan sumber daya air, dan koordinasi lintas sektoral menjadi kunci untuk menghadapi situasi ini.
