Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 31 Juli 2026 | Konsep Kabinet Bayangan mulai diperbincangkan di Indonesia sebagai bentuk pengawasan kinerja pemerintah. Istilah ini diadopsi dari sistem parlementer, terutama di negara-negara seperti Inggris, di mana partai oposisi membentuk susunan kabinet sendiri yang terdiri dari para menteri bayangan untuk mengawasi kinerja para menteri di pemerintahan.
Di Indonesia, konsep ini dibentuk oleh sejumlah akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang mendeklarasikan diri sebagai kelompok pengawas sekaligus pemberi alternatif terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menegaskan bahwa mereka bukan tandingan pemerintah maupun organisasi politik, melainkan sebuah kelompok independen yang bertujuan untuk mengawasi kebijakan pemerintah secara independen melalui kajian, kritik, dan evaluasi berbasis data.
Pengamat politik Hendri Satrio alias Hensa menilai bahwa istilah "Kabinet Bayangan" tidak tepat diadopsi dalam konteks Indonesia. Menurutnya, makna filosofis dari sebuah bayangan menunjukkan ketergantungan terhadap objek yang diikutinya. Hensa menyarankan kelompok tersebut memilih nama yang lebih mencerminkan keberanian menawarkan gagasan alternatif, seperti "Kabinet Tandingan".
Sementara itu, Feri Amsari, yang menjabat sebagai "Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)" Kabinet Bayangan, mengatakan bahwa kabinet bisa dibentuk tanpa perlu melantik puluhan menteri jika paham apa makna sebenarnya dari kata kabinet. Ia mencontohkan bahwa satu menteri di Kabinet Bayangan bisa mengawasi enam sampai tujuh kementerian di Kabinet Merah Putih.
Konsep Kabinet Bayangan ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Namun, yang jelas, kehadiran kelompok ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil di Indonesia mulai aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menawarkan alternatif solusi untuk permasalahan yang dihadapi negara.
Komite ini terus memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, serta memberikan kritik dan saran untuk perbaikan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan.
