Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 30 Juli 2026 | Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam upaya memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi koperasi ini bukan lagi sekadar memperkenalkan program kepada masyarakat, melainkan membentuk kepercayaan publik bahwa koperasi dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, pemerintah menghadapi tantangan baru dalam mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tantangan tersebut bukan lagi sekadar memperkenalkan program kepada masyarakat, melainkan meyakinkan publik bahwa koperasi dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.
Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Merah Putih sudah tergolong tinggi, dengan sekitar 76,9 persen responden mengaku telah mengetahui keberadaan program tersebut. Namun, tingginya tingkat pengenalan masyarakat belum diikuti dengan keyakinan terhadap prospek pengembangan koperasi.
Hanya sekitar 25 persen responden yang meyakini Kopdes Merah Putih akan berkembang, sementara itu, sebanyak 61,1 persen responden mengaku kurang yakin atau tidak yakin koperasi tersebut dapat tumbuh sesuai harapan. Darmadi juga menyoroti penurunan tingkat optimisme masyarakat apabila dibandingkan dengan hasil survei pada November 2025.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya memperkuat tata kelola koperasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) misalnya, telah mengirimkan salah satu dosennya, Wanty Eka Jayanti, sebagai pengajar sekaligus fasilitator dalam Pelatihan Sekolah Pengelola dan Pengembangan Institusi (SPPI) Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Wanty membawakan materi Manajemen Pengendalian dan Mitigasi Risiko, yang bertujuan membekali para manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan kemampuan mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi berbagai risiko dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, mereka mampu mewujudkan tata kelola yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.
Menurut Wanty, menjadi bagian dari program strategis nasional seperti ini merupakan sebuah kehormatan. Ini juga menjadi bukti keilmuan yang dikembangkan di perguruan tinggi memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kapasitas pengelola koperasi di berbagai daerah.
Keterlibatan dosen UBSI dalam pelatihan nasional tersebut mencerminkan kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Selain menjalankan tugas pendidikan, dosen juga berperan aktif melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung implementasi berbagai program pembangunan nasional.
Sementara itu, Kementerian Koperasi RI juga terus berupaya memperkuat tata kelola koperasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memfinalisasi aturan terkait operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk Peraturan Presiden yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah juga berencana menggunakan koperasi sebagai saluran penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk LPG 3 kilogram, minyak goreng, beras, pupuk bersubsidi, hingga berbagai program bantuan pemerintah seperti bantuan pangan non-tunai serta bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian.
Dalam upaya memperkuat koperasi, pemerintah juga berencana melibatkan perguruan tinggi dalam pendampingan dan pelatihan. Universitas HKBP Nommensen misalnya, telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi RI dalam pelatihan Sekolah Pengelola dan Pengembangan Institusi (SPPI) Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam kesimpulan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam upaya memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi koperasi ini bukan lagi sekadar memperkenalkan program kepada masyarakat, melainkan membentuk kepercayaan publik bahwa koperasi dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Pemerintah terus berupaya memperkuat tata kelola koperasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat koperasi.
