Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 11 Juli 2026 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah kunjungan kerja tim Kementerian PAN-RB ke Polda Bali untuk melihat langsung tata cara pelayanan masyarakat pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali.
Tim Kementerian PAN-RB dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, yang juga mengapresiasi kinerja pelayanan publik Polda Bali yang responsive dan cepat. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dalam memenuhi kriteria instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022.
Selain itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas (ZI) harus berfokus pada dampak nyata pelayanan publik, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif. Pembangunan ZI menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan pada rel yang benar.
Lebih dari 16.734 unit kerja dari berbagai instansi pemerintah pusat hingga daerah tercatat telah mengusulkan predikat ZI. Sebanyak 2.983 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 430 unit kerja sukses mencapai predikat tertinggi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Komitmen dan kesungguhan instansi pemerintah dalam pencapaian Pembangunan ZI merupakan bukti nyata bahwa ZI bukan hanya soal predikat, namun suatu proses perjalanan panjang untuk melakukan perubahan akar budaya kerja. Integritas bukan hanya dibuktikan oleh bukti administratif, namun dibuktikan dengan kinerja nyata yang akan menjadi sebuah investasi masa depan dalam mewujudkan birokrasi yang mumpuni.
Sementara itu, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mencatat pengakuan di tingkat global setelah meraih penghargaan Honourable Mention pada ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan internasional atas upaya pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo mengatakan Siskeudes merupakan hasil kolaborasi Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem itu dikembangkan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sejak mulai diterapkan pada 2015, Siskeudes terus diperluas hingga kini telah digunakan di hampir 75 ribu desa atau sekitar 95 persen dari total desa di Indonesia. Atas kontribusinya dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), sistem tersebut memperoleh penghargaan Honourable Mention pada UNPSA 2026 di Tbilisi, Georgia.
Kesimpulan dari upaya Kementerian PAN-RB dan instansi pemerintah lainnya adalah bahwa pelayanan publik yang berkualitas dan transparan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dan maju di masa depan.
