Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 22 April 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kenaikan harga LPG non‑subsidi yang mencapai hampir 19 persen pada awal April 2026. Harga LPG 12 kg naik dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung, sementara LPG 5,5 kg meningkat dari Rp90.000 menjadi Rp107.000. Kenaikan ini dipicu oleh faktor global seperti harga kontrak LPG dunia, kenaikan Indonesian Crude Price, dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menegaskan bahwa selisih harga yang semakin lebar dapat mendorong masyarakat beralih ke elpiji subsidi berkapasitas 3 kg. Untuk mencegah peralihan yang tidak tepat, Pemprov bersama Pertamina dan Hiswana Migas memperketat pengawasan, khususnya pada sektor usaha non‑UMKM seperti restoran, kafe, dan perhotelan.
Beberapa langkah pengawasan yang diambil antara lain:
- Implementasi sistem berbasis KTP yang terintegrasi dalam Merchant Apps Pertamina (MAP) untuk mencatat setiap transaksi LPG subsidi 3 kg.
- Monitoring penggunaan LPG di sektor usaha melalui tim gabungan Pemprov, Pertamina, dan Hiswana Migas.
- Pemeriksaan rutin di tingkat agen dan pangkalan untuk memastikan stok LPG 3 kg tetap tersedia dan tidak disalahgunakan.
Pemprov juga mengimbau aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat berpenghasilan menengah ke atas agar tetap menggunakan LPG non‑subsidi, sementara LPG subsidi 3 kg khusus diberikan kepada rumah tangga kurang mampu.
Stok LPG non‑subsidi dilaporkan tetap stabil di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu. Distribusi berjalan normal melalui jaringan agen, pangkalan, dan depot. Pemerintah menegaskan tidak ada risiko signifikan terhadap inflasi daerah selama LPG subsidi 3 kg tetap tersedia dengan harga yang tidak berubah.
Berikut rangkuman harga LPG non‑subsidi di beberapa provinsi setelah penyesuaian April 2026:
| Provinsi | Harga 12 kg (Rp) | Harga 5,5 kg (Rp) |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | 228.000 | 107.000 |
| Banten | 228.000 | 107.000 |
| Jawa Barat | 228.000 | 107.000 |
| Jawa Tengah | 228.000 | 107.000 |
| Jawa Timur | 228.000 | 107.000 |
| Bali | 228.000 | 107.000 |
| Nusa Tenggara Barat | 228.000 | 107.000 |
| Kalimantan Barat | 238.000 | 114.000 |
| Sulawesi Utara | 238.000 | 114.000 |
| Maluku (Ambon) | 285.000 | 134.000 |
Pengawasan ketat diharapkan dapat mencegah praktik penyelewengan, seperti penyelundupan atau pemanfaatan LPG subsidi untuk keperluan komersial yang tidak sesuai. Pemerintah menekankan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak tegas melalui pencabutan izin operasi atau sanksi hukum.
Secara keseluruhan, kenaikan harga LPG non‑subsidi tidak diperkirakan akan menambah beban inflasi secara signifikan, asalkan pasokan LPG subsidi 3 kg tetap terjaga dan harga tetap stabil. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memantau perkembangan harga, stok, dan distribusi guna memastikan kebijakan energi tetap tepat sasaran.
Dengan kombinasi kebijakan harga, pengawasan berbasis teknologi, dan koordinasi lintas lembaga, DKI Jakarta berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi masyarakat dan stabilitas pasar, sekaligus menghindari pergeseran konsumsi yang dapat merugikan kelompok rentan.
