Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 09 Juli 2026 | Baru-baru ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi sorotan karena penggeledahan kafe dan rumahnya oleh polisi. Penggeledahan ini mengungkap tumpukan batangan emas hingga mata uang asing yang cukup fantastis. Febrie Adriansyah sendiri merupakan jaksa yang menjabat sebagai Jampidsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak 10 Januari 2022.
Febrie lahir di Jakarta, namun menghabiskan masa kecilnya di Jambi. Ia menamatkan pendidikannya mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Jambi. Febrie menempuh pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Jambi dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga. Sebelumnya, Febrie menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak 29 Juli 2021.
Febrie Adriansyah juga terlibat dalam penanganan beberapa kasus korupsi besar, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, dan BTS Kominfo. Selain itu, Febrie juga memimpin Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai Ketua Pelaksana. Satgas PKH telah memanggil ratusan perusahaan sawit dan pertambangan yang diduga melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Puluhan perusahaan kemudian dinyatakan melanggar dan dikenai berbagai sanksi, mulai dari kewajiban membayar denda dan pajak, pencabutan izin, hingga penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara. Hingga Mei 2026, Satgas PKH mengklaim telah menguasai kembali 5,9 juta hektare kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan sawit serta 12,4 ribu hektare kawasan hutan yang digunakan untuk pertambangan ilegal.
Sebagian kawasan yang berhasil dikuasai kembali berasal dari penertiban terhadap aset eks Duta Palma, salah satu kasus korupsi perkebunan sawit terbesar yang ditangani Kejaksaan Agung. Grup milik Surya Darmadi itu mengelola setidaknya 220 ribu hektare kebun sawit, terutama di Riau. Sebagian besar lahan tersebut kemudian diserahkan kepada BUMN baru di bidang perkebunan sawit PT Agrinas Palma Nusantara.
Merujuk pada pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, hingga Mei 2026, Agrinas Palma telah menerima penyerahan lahan hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 4,1 juta hektare. Hasil penelusuran Satgas PKH juga menjadi salah satu dasar pertimbangan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pascabencana besar banjir dan longsor Sumatra.
Satgas PKH juga terlibat dalam program penertiban Taman Nasional Tesso Nilo, di Riau, yang terdesak oleh alih fungsi lahan masif. Dengan demikian, peran Febrie Adriansyah dalam penertiban kawasan hutan dan kasus korupsi cukup signifikan. Namun, penggeledahan kafe dan rumahnya oleh polisi membuka pertanyaan tentang keterlibatannya dalam kasus korupsi yang sedang ditangani.
Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa penertiban kawasan hutan dan kasus korupsi masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Peran Febrie Adriansyah dalam penertiban kawasan hutan dan kasus korupsi menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih terus dilakukan. Namun, kasus penggeledahan kafe dan rumahnya oleh polisi membuka pertanyaan tentang keterlibatannya dalam kasus korupsi yang sedang ditangani.
