Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 22 April 2026 | JAKARTA, 21 April 2024 – Menteri Pertanian Amran Sulaiman kembali menjadi sorotan publik setelah mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada pangan, terutama beras. Klaim tersebut disampaikan dalam sebuah kunjungan ke gudang beras bersama aktivis mahasiswa dari GMNI dan HMI, yang diharapkan dapat memperlihatkan stok melimpah sebagai bukti keberhasilan kebijakan pemerintah.
Namun, narasi tersebut segera ditanggapi keras oleh ekonom Konstitusi Defiyan Cori. Ia menilai bahwa janji swasembada beras itu “isapan jempol” dan tidak berlandaskan data yang realistis. Menurut Defiyan, data terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dikonfirmasi oleh Bappenas menunjukkan luas baku sawah (LBS) nasional pada periode 2019‑2024 hanya berada di kisaran 7,38‑7,46 juta hektare. Angka ini menurun sekitar 79.600 hektare akibat alih fungsi lahan, terutama di Pulau Jawa yang merupakan lumbung padi utama.
Dengan asumsi satu kali panen per tahun, potensi produksi gabah kering giling (GKG) diperkirakan hanya mencapai 34,6‑36,9 juta ton. Angka tersebut jauh di bawah target pemerintah yang menyatakan Indonesia dapat menutup kebutuhan beras domestik tanpa impor. Defiyan menambahkan, “Jika mengacu pada data LBS dan produktivitas rata‑rata, klaim swasembada beras menjadi tidak realistis dan terkesan dipaksakan.”
- Luas Baku Sawah (2019‑2024): 7,38‑7,46 juta ha
- Penurunan LBS: ~79.600 ha per tahun
- Potensi GKG: 34,6‑36,9 juta ton
Sementara itu, Prof. Sembiring, pakar agronomi terkemuka, memberikan perspektif yang berbeda. Ia menuduh bahwa narasi Defiyan Cori justru menyesatkan publik dan berpotensi melayani kepentingan mafia impor beras. Menurut Prof. Sembiring, kritik Defiyan mengabaikan faktor‑faktor struktural seperti kebijakan harga beras, dukungan subsidi, dan investasi infrastruktur irigasi yang memang masih belum optimal.
“Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah hanya karena belum tercapai swasembada mutlak, melainkan harus melihat bagaimana kebijakan distribusi dan dukungan kepada petani di lapangan,” ujar Prof. Sembiring dalam sebuah pertemuan akademik di Universitas Indonesia. Ia menambahkan bahwa menuduh pemerintah sebagai penipu tanpa menyajikan alternatif kebijakan yang konstruktif dapat memberi ruang bagi pelaku bisnis impor beras yang menguasai pasar domestik.
Debat ini menggambarkan ketegangan antara dua perspektif: satu menekankan pentingnya data objektif dalam menilai pencapaian swasembada, sementara yang lain menyoroti dinamika politik dan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan pertanian. Kedua pihak sepakat bahwa tantangan utama Indonesia terletak pada konservasi lahan pertanian, peningkatan produktivitas, dan penguatan jaringan distribusi yang adil.
Beberapa pihak independen menilai bahwa solusi jangka panjang harus melibatkan inovasi teknologi pertanian, revitalisasi lahan marginal, serta kebijakan yang mendorong petani kecil untuk tetap bertahan di sektor padi. Di samping itu, transparansi data dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan kebijakan menjadi faktor kunci untuk menghindari persepsi “isapan jempol”.
Terlepas dari perbedaan pendapat, kunjungan Mentan Amran ke gudang beras tetap menjadi simbol politik yang kuat. Bagi pemerintah, aksi tersebut bertujuan menegaskan komitmen terhadap ketahanan pangan. Bagi kritikus, aksi itu menjadi bukti bahwa narasi swasembada masih jauh dari realitas lapangan.
Ke depan, dialog yang konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan organisasi petani diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berimbang, mengurangi kesenjangan antara harapan publik dan capaian faktual.
