Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 27 Juni 2026 | Kementerian Sosial (Kemensos) melibatkan 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) untuk membentuk karakter siswa di Sekolah Rakyat. Mereka akan menjadi pembimbing masalah kerapian dan membantu siswa serta guru-guru dalam hal disiplin dan kerapian.
Menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, kerapian menjadi salah satu hal yang mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Kemensos menggandeng TNI yang sudah dinilai andal membentuk karakter generasi muda.
Program ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar lebih disiplin dan rapi. Taruna Akmil akan membimbing siswa dan guru-guru dalam masalah kerapian, seperti cara menyetrika baju seragam, merapikan sprei, kerapian lemari pakaian, hingga cara menyemir sepatu.
Selain itu, Kemensos juga menyediakan program bantuan alat bantu untuk masyarakat penyandang disabilitas yang dapat diakses secara gratis. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung mobilitas kualitas hidup sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.
Hasil Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026 akan diumumkan pada 30 Juni 2026. Calon penerima dapat mengecek hasil seleksi melalui laman SSCASN BKN atau website resmi Kemensos.
Amnesty International Indonesia mengkritik keras rencana pelibatan 1.000 taruna Akmil dalam program pendidikan Sekolah Rakyat. Mereka menilai bahwa kebijakan ini melanggar ruang netral pendidikan sipil serta berpotensi mencederai hak asasi manusia.
Kemensos juga menyediakan aplikasi resmi “Cek Bansos” yang bisa diunduh gratis di Google Play Store (untuk Android) atau App Store (untuk iOS). Aplikasi ini tidak hanya menampilkan status kepesertaan pribadi, tetapi juga memungkinkan melihat daftar penerima di sekitar wilayah Anda, memberikan sanggahan jika ada penerima yang dianggap tidak layak, serta mengusulkan diri sendiri atau tetangga yang membutuhkan untuk masuk ke dalam data terpadu.
Kesimpulan, Kemensos melakukan berbagai upaya untuk membentuk karakter siswa di Sekolah Rakyat, termasuk melibatkan taruna Akmil. Namun, kebijakan ini mendapat kritik dari Amnesty International Indonesia. Selain itu, Kemensos juga menyediakan program bantuan alat bantu untuk masyarakat penyandang disabilitas dan aplikasi “Cek Bansos” untuk memantau status kepesertaan bansos.
