Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 11 Juni 2026 | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok pergerakan akan menggelar aksi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Ketua BEM UI 2026, Yatalathof Ma’shum Imawan atau Athof, mengatakan aksi tersebut digelar karena kondisi ekonomi yang disebut tumbuh oleh pemerintah tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat. BEM UI bersama massa aksi lainnya mengajukan lima tuntutan, yaitu: Pertama, menghentikan pemborosan APBN; Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM); Ketiga, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; Keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil; Kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak dari berbagai persoalan yang terjadi.
Respons dari pemerintah hadir melalui pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Herindra, yang mengimbau seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan yang justru dapat merugikan kepentingan nasional.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa Korps Bhayangkara menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun penyampaian aspirasi tersebut harus dilakukan secara tertib dan konstruktif. Jenderal Listyo memastikan jajaran kepolisian akan mengawal penuh jalannya aksi agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.
Dalam konteks yang lebih luas, aksi mahasiswa ini juga terkait dengan ancaman demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai “Reformasi Jilid II” jika pemerintah gagal memperbaiki kondisi ekonomi nasional dalam waktu 18 hari. Herindra mengimbau agar tidak ada tindakan yang merugikan kepentingan nasional, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
BEM UI juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi kemacetan dan gangguan aktivitas di sekitar Bundaran HI selama aksi berlangsung. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di pusat Jakarta.
Kesimpulan: Aksi mahasiswa di Bundaran HI dan ancaman “Reformasi Jilid II” menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Respons pemerintah yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa serta penekanan pada penyampaian aspirasi yang tertib dan konstruktif menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini. Dengan memahami tuntutan dan respons tersebut, diharapkan dapat tercipta kondusivitas yang kondusif bagi pembangunan dan kepentingan nasional.
