Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 13 April 2026 | Djibouti, sebuah negara berukuran sekitar 23.200 km² dengan populasi di bawah satu juta jiwa, kini menjadi fokus utama strategi militer dan ekonomi lima kekuatan dunia: Amerika Serikat, Prancis, China, Italia, dan Jepang. Letaknya di mulut Teluk Aden, tempat pertemuan Laut Merah dan Samudra Hindia, menjadikannya pintu gerbang strategis bagi hampir 30% perdagangan maritim global yang melintasi Terusan Suez. Karena posisi geografis yang krusial, Djibouti tidak hanya menjadi titik transit barang, melainkan arena persaingan geopolitik abad ke-21.
Sejak era kolonial, Prancis telah mendirikan pangkalan militer di Djibouti dan mempertahankannya bahkan setelah kemerdekaan pada 1977. Pada 2001, Amerika Serikat menambah kehadirannya dengan Camp Lemonnier, satu-satunya pangkalan permanen AS di Afrika, yang berfungsi sebagai pusat operasi kontra‑terorisme di Somalia, Yaman, dan wilayah sekitarnya. Pada 2017, China membuka pangkalan militer pertamanya di luar negeri tepat di Djibouti, berdekatan dengan fasilitas AS. Kedekatan kedua pangkalan ini menimbulkan ketegangan terselubung, termasuk laporan gangguan laser yang diduga berasal dari sisi China.
China tidak sekadar menempatkan pasukan; melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI), negara tersebut menyalurkan investasi besar‑besar ke infrastruktur Djibouti. Proyek kereta api Djibouti–Addis Ababa, pengembangan Pelabuhan Doraleh, serta rencana zona perdagangan bebas menjadi bagian dari strategi Beijing untuk mengamankan jalur laut yang menghubungkan kepentingan ekonomi di Afrika dengan pasar Eropa dan Timur Tengah. Pendanaan infrastruktur ini sebagian besar berbentuk pinjaman, yang pada puncaknya membuat rasio utang Djibouti terhadap PDB melebihi 70%.
Presiden Ismail Omar Guelleh, yang memimpin sejak 1999, tampak mengadopsi kebijakan hedging. Pemerintah Djibouti menerima sewa pangkalan dari AS, menjaga hubungan historis dengan Prancis, sekaligus membuka pintu lebar bagi investasi dan kehadiran militer China. Pendapatan sewa tersebut menjadi sumber penting bagi kas negara yang terbatas, sementara proyek‑proyek infrastruktur meningkatkan profil internasional Djibouti.
- Keuntungan: Pendapatan sewa pangkalan, investasi infrastruktur, dan leverage diplomatik yang tidak sebanding dengan ukuran negara.
- Risiko: Ketergantungan pada utang China, potensi kehilangan kedaulatan keputusan, dan risiko terjebak dalam persaingan AS‑China yang dapat berujung konflik terbuka.
Persaingan ini tidak hanya terjadi di medan militer. Pada 2018, Djibouti mengambil alih operasi Pelabuhan Doraleh dari perusahaan pelabuhan asal Dubai, DP World, yang dipandang oleh banyak analis sebagai langkah untuk mengakomodasi kepentingan China lebih lanjut. Keputusan tersebut memicu kritik internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Djibouti dapat menjaga kedaulatannya ketika kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh pihak‑pihak luar.
Di tengah dinamika ini, peran Eropa juga tetap signifikan. Italia, melalui kehadiran militer dan kerjasama ekonomi, serta Prancis yang mempertahankan pangkalan bersejarahnya, berusaha menjaga relevansi di kawasan yang semakin didominasi oleh dua kutub besar: Amerika Serikat dan China. Jepang, meski tidak memiliki pangkalan militer, berpartisipasi dalam proyek‑proyek infrastruktur maritim sebagai bagian dari upaya memperluas jaringan logistiknya.
Situasi Djibouti menjadi cerminan perubahan tatanan dunia. Di satu sisi, negara kecil ini berhasil memanfaatkan lokasi strategisnya untuk memperoleh pendapatan dan investasi yang melampaui kapasitas domestik. Di sisi lain, ketergantungan pada kekuatan besar menimbulkan kerentanan yang dapat menggerus otonomi pengambilan keputusan. Ketika utang dan sewa pangkalan menggerus ruang kebijakan independen, strategi “bermain di antara kekuatan besar” berpotensi beralih menjadi “tersandera oleh kekuatan besar”.
Kesimpulannya, Djibouti mengajarkan bahwa ukuran geografis bukan satu‑satunya faktor penentu pengaruh dalam geopolitik modern. Keberanian diplomasi, kemampuan membaca kepentingan kekuatan global, dan pemanfaatan posisi geografis dapat mengubah sebuah negara kecil menjadi pemain yang diperhitungkan. Namun, keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kedaulatan politik tetap menjadi tantangan utama yang harus dihadapi Djibouti di masa depan.
