Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 19 Mei 2026 | Aksi di KPK, massa desak aset Kalla Group disita jika gagal bayar atas pinjaman Rp30 triliun. Massa yang tergabung dalam gerakan Keadilan dan Perubahan Nusantara bersama komite aksi pemuda anti korupsi (KAPAK) kembali menggelar aksi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Mereka mendesak KPK dan lembaga hukum terkait lain untuk mengusut dugaan kredit macet atau dugaan gagal bayar atas pinjaman Bank Himbara oleh Kalla Group. Humas KAPAK, Komarudin, mengatakan bahwa publik perlu tahu bagaimana kondisi uang negara dari Bank Himbara yang dipinjam oleh Kalla Group dalam menjalankan bisnisnya.
Massa KAPAK mengakui bahwa perusahaan Kalla Group bukan pemain baru dalam lanskap ekonomi nasional. Kalla Group memiliki portofolio luas dari energi, konstruksi, hingga infrastruktur strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan mereka dalam proyek-proyek besar, termasuk sektor energi seperti pembangkit listrik, membuat kebutuhan pendanaan melonjak tajam.
Komarudin juga menilai skema pembiayaan sindikasi yang dilakukan Kalla Group bukan hal aneh. Dalam praktik perbankan global, pembiayaan proyek besar memang sering dilakukan secara bersama-sama untuk menyebar risiko. Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar mekanismenya melainkan skala dan konsentrasinya ketika perusahaan Kalla Group menerima aliran dana dalam jumlah besar dari bank-bank negara secara kolektif, publik berhak tahu seberapa sehat keputusan ini.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan siapa aktor, alasan dan mekanisme Bank Himbara memberikan kredit jumbo ke perusahaan Kalla Group. Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dugaan kredit macet Kalla Grup sebesar Rp30,3 triliun dan mendesak KPK segera sita aset Kalla Group jika gagal bayar dalam proyek PLTA Poso dan hentikan pinjaman Bank Negara untuk Kalla Group.
Jusuf Kalla membantah tuduhan kredit macet tersebut dan memastikan seluruh kewajiban pinjaman perusahaannya dibayar tepat waktu setiap saat. Namun, aksi massa ini menunjukkan bahwa masih ada pertanyaan besar tentang transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana negara.
Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara. Karena itu, perlu dilakukan audit yang menyeluruh dan transparan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana negara dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara, sehingga masyarakat dapat mempercayai bahwa dana negara dikelola dengan benar dan sesuai dengan kepentingan mereka.
