Viral

Kasat Lantas Solok Dimutasi Usai Foto Rombongan di Tikungan Ekstrem Sitinjau Lauik, Kapolres Minta Maaf dan Propam Lakukan Pemeriksaan

×

Kasat Lantas Solok Dimutasi Usai Foto Rombongan di Tikungan Ekstrem Sitinjau Lauik, Kapolres Minta Maaf dan Propam Lakukan Pemeriksaan

Share this article
Kasat Lantas Solok Dimutasi Usai Foto Rombongan di Tikungan Ekstrem Sitinjau Lauik, Kapolres Minta Maaf dan Propam Lakukan Pemeriksaan
Kasat Lantas Solok Dimutasi Usai Foto Rombongan di Tikungan Ekstrem Sitinjau Lauik, Kapolres Minta Maaf dan Propam Lakukan Pemeriksaan

Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 17 April 2026 | Kasus foto-foto berbahaya yang diambil oleh rombongan pejabat di tikungan curam Sitinjau Lauik, Kota Padang, kembali memicu sorotan publik setelah muncul video yang menampilkan pengawalan Polri. Video tersebut menampilkan Ketua Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Solok Kota, Iptu Akbar Kharisma Tanjung, bersama beberapa anggota satlantas yang mengawal rombongan pejabat yang terdiri dari Komisioner PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, mantan anggota DPR RI Arteria Dahlan, dan pejabat lainnya. Kejadian ini memicu kemarahan netizen yang menilai tindakan tersebut melanggar prosedur keselamatan serta menimbulkan persepsi penyalahgunaan wewenang.

Menanggapi tekanan publik, Polri Sumatera Barat mengambil langkah tegas. Pada 15 April 2026, melalui surat telegram mutasi ST/237/IV/KEP./2026 dan ST/238/IV/KEP./2026, Iptu Akbar Kharisma Tanjung resmi dipindahkan menjadi Penjaga Pusat Sitatib Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar. Perpindahan jabatan ini dilaporkan bersifat rotasi standar dalam struktur kepolisian, namun tetap menandai respons institusional terhadap insiden yang menodai citra institusi.

📖 Baca juga:
Heboh Rombongan Eks Anggota DPR di Sitinjau Lauik: Polisi, Korupsi, dan Kontroversi Pengawalan

Sementara itu, Kapolres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad, juga mengeluarkan permohonan maaf publik pada konferensi pers yang digelar pada 14 April 2026. “Pengawalan yang dilakukan oleh Polres Solok Kota kami mengucapkan maaf,” ujar Mas’ud, menambahkan bahwa kejadian tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal untuk memperbaiki prosedur operasional di masa mendatang. Ia menekankan bahwa tidak ada niat untuk menonjolkan rombongan pejabat, melainkan sekadar menjalankan tugas pengawalan standar.

Langkah selanjutnya diambil oleh Propam Polda Sumbar. Seluruh personel yang terlibat dalam pengawalan, termasuk Kasat Lantas dan Kasat Reskrim yang juga mengalami mutasi, kini berada di bawah pemeriksaan internal. Propam diminta untuk menilai apakah ada pelanggaran prosedur, penyalahgunaan aset kepolisian, atau pelanggaran etika dalam penggunaan kendaraan dan fasilitas pengawalan.

Insiden ini tidak terlepas dari konteks politik yang melibatkan tokoh-tokoh publik. Arteria Dahlan, mantan anggota DPR RI, menjadi sorotan karena keberadaannya dalam rombongan tersebut. Pihak kepolisian menegaskan tidak ada hubungan langsung antara mutasi personel dengan kehadiran Arteria Dahlan, namun menolak spekulasi publik yang mengaitkan keduanya.

Berbagai pihak mengkritisi keputusan pengawalan di lokasi yang dikenal berbahaya. Sitinjau Lauik merupakan jalur berbukit curam dengan tikungan tajam yang sering menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Penggunaan kendaraan polisi untuk mendekati area tersebut bersama rombongan non‑polisi menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas keselamatan dan alokasi sumber daya. Beberapa ahli transportasi mengingatkan pentingnya prosedur standar dalam penempatan unit pengawalan, terutama di zona berisiko tinggi.

📖 Baca juga:
Sitinjau Lauik Viral: Spot Foto Menawan, Tapi Kemiringannya Mengancam Keselamatan Pengunjung

Pengamat politik menilai insiden ini mencerminkan tantangan institusional dalam menyeimbangkan fungsi pengamanan pejabat publik dan kepatuhan pada aturan keselamatan. “Kejadian ini menjadi cermin betapa pentingnya transparansi dalam operasional kepolisian, terutama ketika melibatkan tokoh publik yang memiliki pengaruh politik,” ujar Dr. Rizki Ananda, dosen Ilmu Politik Universitas Andalas.

Sejak video tersebut menyebar, masyarakat luas menuntut akuntabilitas dan penegakan disiplin internal. Keluhan melalui media sosial menggenjot diskusi tentang reformasi kebijakan pengawalan serta perlunya mekanisme pengawasan eksternal yang lebih kuat.

Kesimpulannya, mutasi Iptu Akbar Kharisma Tanjung dan permintaan maaf Kapolres Solok menandai upaya Polri Sumatera Barat untuk meredam kegelisahan publik. Pemeriksaan Propam yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta pelanggaran, sekaligus menjadi pelajaran bagi institusi kepolisian dalam memperbaiki prosedur operasional, khususnya dalam konteks pengawalan tokoh publik di zona berbahaya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat pulih dan standar keselamatan lalu lintas tetap terjaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *