Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 30 April 2026 | JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proyek kereta cepat Whoosh memiliki program yang baik, namun kurangnya pengawasan menimbulkan pembengkakan biaya yang signifikan. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan klarifikasi fakta terkait video yang menyebutkan Menkeu Purbaya mengumumkan bantuan dana hibah, yang ternyata tidak berlandaskan realitas.
Dalam sebuah konferensi pers di Kementerian Keuangan, Purbaya menyoroti pentingnya intervensi pemerintah pada proyek Whoosh untuk menjamin kelangsungan operasional dan keuangan. Ia menambahkan, “Program Whoosh memang dirancang untuk menjadi transportasi massal yang modern, namun tanpa kontrol ketat, biaya dapat melesat jauh di atas perkiraan awal.”
Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah memfinalisasi skema intervensi utang bagi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dony menjelaskan bahwa pertemuan dengan Menkeu Purbaya telah menghasilkan rencana simbolik untuk menurunkan beban finansial Whoosh, dengan harapan formula penyelesaian akan diumumkan dalam pekan ini.
Berikut rangkuman poin utama yang disampaikan kedua pejabat:
- Whoosh memiliki potensi meningkatkan mobilitas dan mengurangi kemacetan di jalur‑jalur utama.
- Biaya proyek mengalami kenaikan signifikan akibat kurangnya pengawasan teknis dan keuangan.
- Intervensi utang pemerintah dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan proyek.
- Pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar program tidak menyimpang dari anggaran yang telah ditetapkan.
Purbaya juga menanggapi rumor yang beredar di media sosial mengenai video yang mengklaim dirinya mengumumkan bantuan dana hibah. Menurut hasil verifikasi Cek Fakta Liputan6.com, video tersebut merupakan potongan rekaman kunjungan Purbaya ke kantor Danantara pada 15 Januari 2026, bukan pengumuman hibah. Klaim tersebut diputar ulang dengan teks yang menyesatkan, sehingga menimbulkan kebingungan publik.
Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa dalam kunjungan tersebut, Purbaya menanggapi keluhan terkait sistem Coretax dan tidak ada satupun pernyataan tentang bantuan dana hibah. Hal ini menegaskan pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarkan, terutama dalam konteks proyek infrastruktur berskala nasional.
Analisis para pakar menunjukkan bahwa pembengkakan biaya Whoosh bukan sekadar akibat inflasi, melainkan kombinasi antara:
- Kurangnya koordinasi antara kementerian terkait.
- Pengawasan proyek yang terfragmentasi.
- Perubahan spesifikasi teknis yang tidak terdokumentasi dengan baik.
Akibatnya, estimasi biaya awal yang mencapai Rp 30 triliun kini diproyeksikan melonjak hingga Rp 45 triliun. Peningkatan tersebut memaksa pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan tambahan, termasuk intervensi utang yang dibahas oleh Dony Oskaria.
Menkeu Purbaya menekankan bahwa intervensi ini harus disertai dengan mekanisme kontrol yang lebih kuat. Ia mengusulkan pembentukan tim audit independen yang melaporkan langsung ke Kementerian Keuangan, guna memastikan setiap pengeluaran terpantau secara transparan.
Di sisi lain, kritik dari oposisi menyatakan bahwa pemerintah terlalu mengandalkan intervensi utang tanpa menyelesaikan akar permasalahan manajemen proyek. Mereka menuntut adanya reformasi struktural dalam pengelolaan proyek BUMN agar tidak mengulangi pola yang sama pada proyek masa depan.
Secara keseluruhan, pernyataan Menkeu Purbaya menegaskan bahwa Whoosh tetap menjadi program strategis, namun keberhasilannya sangat bergantung pada pengawasan yang konsisten dan akuntabel. Sementara itu, klarifikasi mengenai video hibah menegaskan kembali pentingnya literasi media dalam menilai informasi yang beredar.
Dengan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat dan penyusunan skema intervensi utang yang transparan, diharapkan proyek Whoosh dapat kembali ke jalur yang direncanakan, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia.
