Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 02 Mei 2026 | Pada 1 Mei 2026, tepat di hari Buruh Internasional, lebih dari sepuluh ribu pekerja berkumpul di depan Gedung DPR/MPR untuk menyuarakan tuntutan mereka. Aksi ini dipelopori oleh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), yang menolak hadir dalam perayaan May Day Fiesta di Monas bersama Presiden Prabowo Subianto. Mereka memilih Jalur Legislatif, menuntut agar DPR segera membahas undang‑undang ketenagakerjaan yang pro‑buruh.
Ketua Kongres KASBI sekaligus juru bicara Gebrak, Sunarno, menegaskan bahwa regulasi baru harus mengakomodasi kebutuhan riil buruh. “Kami menuntut DPR membahas UU Ketenagakerjaan yang melibatkan serikat pekerja secara langsung, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Cipta Kerja,” ujarnya dalam audiensi bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah anggota DPR. Sunarno menambahkan bahwa tanpa partisipasi buruh, undang‑undang baru berisiko tidak menjawab persoalan lapangan.
Berbagai poin penting menjadi fokus utama demonstrasi:
- Pengesahan Undang‑Undang Ketenagakerjaan yang pro‑buruh dan melibatkan serikat pekerja.
- Pengurangan kesenjangan upah minimum antar daerah, mengingat UMK di beberapa kabupaten Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur masih di kisaran Rp2,3 juta, sementara daerah lain mencapai Rp5,9‑6 juta.
- Reformasi sistem pengupahan nasional menuju standar upah layak yang merata.
- Pembatasan praktik kerja fleksibel yang dianggap menyimpang dari aturan, termasuk outsourcing, kontrak, dan pekerja harian lepas.
- Ratifikasi Konvensi ILO 188 (pekerja perikanan) dan ILO 190 (kekerasan serta pelecehan di tempat kerja).
Sunarno mengungkapkan data bahwa dari 153 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 62 juta berada di sektor formal, namun 40 persen di antaranya berstatus tidak tetap. Situasi ini meningkatkan kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak dan pelanggaran hak pekerja.
Selain tuntutan kebijakan, aksi ini juga menarik perhatian politikus tinggi. Saat Sunarno dan delegasi Gebrak berada di Ruang Abdul Muis, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima telepon langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Saya dapat telepon dari Bapak Presiden. Meskipun kawan‑kawan tidak berada bersamanya di Monas, Pak Prabowo menitipkan salam, selamat Hari Buruh untuk KASBI, Gebrak, dan serikat lainnya di sini,” kata Dasco.
Panggilan tersebut menambah dinamika politik, mengingat Presiden Prabowo secara resmi menghadiri perayaan May Day di Monas bersama ribuan pekerja. Sementara itu, KASBI dan Gebrak menegaskan keputusan mereka tidak bersifat personal melainkan ideologis, sebagai bentuk independensi gerakan buruh. “Kami tidak hadir di Monas bukan karena benci pemerintah, melainkan karena kami rasa aksi di DPR lebih efektif untuk menuntut perubahan nyata,” jelas Sunarno.
Polisi menyiapkan lebih dari enam ribu personel untuk mengamankan kawasan parlemen. Meskipun ada ancaman aksi lanjutan, demonstran tetap tenang dan menampilkan orasi bergantian dari mobil komando (mokom). Musik dari grup seperti Black Horses, The Brandals, dan Efek Rumah Kaca menambah semangat massa.
Jika regulasi tidak melibatkan suara buruh, Sunarno memperingatkan potensi gelombang aksi lebih besar, hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ia menutup pernyataan dengan menekankan pentingnya keadilan upah dan perlindungan hak pekerja sebagai fondasi kesejahteraan nasional.
Demonstrasi KASBI‑Gebrak pada May Day 2026 mencerminkan ketegangan antara pemerintah, legislatif, dan serikat buruh. Dengan sorotan media dan telepon langsung dari Presiden, aksi ini menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan tetap menjadi agenda utama dalam dinamika politik Indonesia.
