Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 03 Juni 2026 | Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, telah menjadi sorotan setelah mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dalam video yang diunggah di media sosial, Dino menyebutkan bahwa Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak menjabat.
Dino menyarankan Prabowo untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh suara publik mengenai isu perjalanan luar negeri yang terlalu sering. Ia juga menyarankan lima hal, yakni mengandalkan video call atau Zoom untuk komunikasi, memanfaatkan kunjungan ke forum internasional untuk bertemu kepala negara yang hadir, kunjungan internasional harus disusun secara profesional dan terencana, lebih banyak menerima tamu negara ketimbang pergi ke luar negeri, serta terakhir, keterlibatan lebih aktif dari Menlu Sugiono untuk misi diplomatik yang bersifat taktis.
Sebagai diplomat senior, Dino Patti Djalal memiliki pengalaman yang luas di bidang hubungan internasional. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Wakil Menteri Luar Negeri. Dino juga dikenal sebagai penulis buku laris dan akademisi yang aktif memajukan dialog global serta isu kebijakan luar negeri melalui berbagai inisiatif internasional.
Kritik Dino telah ditanggapi oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Teddy mengakui bahwa Dino merupakan diplomat hebat yang pernah menjabat sebagai Wamenlu, meski hanya 3 bulan. Ia juga berterima kasih atas masukan yang diberikan Dino dan menjelaskan bahwa biaya perjalanan luar negeri presiden telah dikurangi dan bahwa rombongan perjalanan presiden ke luar negeri telah dikurangi dari periode sebelumnya.
Dalam kesimpulan, kritik Dino Patti Djalal terhadap kebijakan Prabowo telah memicu diskusi hangat di masyarakat. Sebagai diplomat senior, Dino memiliki pengalaman yang luas di bidang hubungan internasional dan telah memberikan masukan yang konstruktif untuk memperbaiki kebijakan luar negeri Indonesia.
