Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 24 April 2026 | Dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2027, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkokimda) harus tetap solid untuk menjamin stabilitas serta percepatan pembangunan di seluruh daerah. Pernyataan tersebut disampaikan di Medan, sekaligus mengingatkan kepala daerah akan peran sentral mereka sebagai ketua Forkopimda.
Tito menekankan bahwa Forkopimda bukan sekadar forum formal, melainkan arena strategis di mana kepala daerah, aparat keamanan seperti TNI dan Polri, serta lembaga penegak hukum berinteraksi secara intensif. “Kepala daerah harus memahami betul posisi mereka sebagai ketua Forkopimda, mengoordinasikan semua unsur kepemimpinan daerah demi tercapainya sinergi yang optimal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa koordinasi yang kuat dapat mempercepat penanganan bencana, mengurangi konflik sosial, serta meningkatkan efektivitas program pembangunan.
Menurut Menteri, daerah yang memiliki Forkopimda solid cenderung lebih cepat dalam menanggapi berbagai persoalan, mulai dari mitigasi bencana alam hingga penyelesaian sengketa lahan. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menghambat proses pengambilan keputusan di lapangan, bahkan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
Untuk memperkuat Forkopimda, Tito mengusulkan beberapa langkah konkret:
- Menetapkan pertemuan rutin, minimal sebulan sekali atau dua bulan sekali, untuk membahas isu-isu prioritas.
- Mengoptimalkan komunikasi formal maupun informal antara kepala daerah, aparat keamanan, dan lembaga penegak hukum.
- Mengintegrasikan sistem informasi bersama guna memantau pelaksanaan program dan anggaran secara real‑time.
Selain menekankan pentingnya koordinasi, Tito juga mengingatkan tentang bahaya korupsi dan pemborosan anggaran yang masih marak di sejumlah daerah. Ia menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga dapat menurunkan alokasi dana dari pemerintah pusat. “Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya, menambahkan bahwa pengawasan internal Forkopimda dapat menjadi mekanisme efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana.
Dalam konteks ini, Forkopimda juga diharapkan menjadi platform untuk mengawasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana desa, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan berlandaskan pada prinsip good governance. Pemerintah pusat berencana mengeluarkan pedoman teknis yang menekankan pelaporan bulanan dan audit independen sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.
Tak hanya itu, Tito menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektoral dengan lembaga non‑pemerintah, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Ia mengajak Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) serta organisasi masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam pertemuan Forkokimda, sehingga tercipta kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Penguatan Forkopimda juga mendapat dukungan dari Kementerian Pertahanan yang baru-baru ini menegaskan bahwa pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) tetap berada di bawah koordinasi pemerintah daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mempercayakan pengelolaan aset regional kepada otoritas lokal, selaras dengan semangat desentralisasi yang diusung oleh Forkopimda.
Secara keseluruhan, upaya memperkuat Forkopimda diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga penegak hukum. Dengan koordinasi yang terstruktur, transparansi anggaran yang ditingkatkan, serta pengawasan yang ketat, daerah dapat bergerak lebih cepat dalam mengatasi tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulannya, Forkopimda bukan sekadar forum koordinasi semata, melainkan fondasi utama bagi stabilitas, efektivitas pembangunan, dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Implementasi rekomendasi Menteri Dalam Negeri akan menjadi ukuran keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada hasil.
