Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 16 April 2026 | Ketua Umum Logis 08, Ahmad Hidayat, menegaskan sikap partainya terhadap desas-desus yang beredar di media sosial mengenai rencana “gulingkan” Presiden terpilih Prabowo Subianto pada fase transisi pemerintahan menjelang Pilkada 2026. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (15 April 2026) di Jakarta, Hidayat menyatakan bahwa usulan tersebut tidak hanya tidak wajar, tetapi juga bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dipegang Logis 08.
Menurut Hidayat, Logis 08 selalu mengedepankan stabilitas politik dan keutuhan institusi negara. “Kami tidak akan terlibat dalam permainan politik yang mengancam legitimasi pemimpin yang sah. Jika ada pihak yang mengusulkan pemindahan kekuasaan secara paksa, kami akan melawannya,” ujarnya tegas. Pernyataan itu muncul setelah sejumlah komentar di media sosial menuding bahwa ada tekanan dari kalangan elite politik untuk menggulingkan Prabowo menjelang pemilu serentak tahun 2027.
Isu tersebut muncul bersamaan dengan hasil survei Poltracking yang menunjukkan Prabowo tetap menjadi kandidat “top of mind” dengan 32,9 persen dukungan, diikuti Dedi Mulyadi (13,5 persen) dan Anies Baswedan (9,2 persen). Survei ini memperkuat posisi Prabowo sebagai tokoh sentral dalam kancah politik nasional, sekaligus menambah sensitivitas terhadap spekulasi tentang perubahan kepemimpinan.
Selain menolak gulingkan Prabowo, Hidayat juga menyoroti pentingnya dialog terbuka antara partai-partai politik, termasuk Logis 08, Gerindra, PDIP, dan Golkar, untuk menghindari konflik internal yang dapat merusak proses demokrasi. “Kita harus menghormati mandat pemilih. Bila ada perbedaan, selesaikan lewat jalur lembaga, bukan lewat aksi-aksi ekstrim,” jelasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan Logis 08 mencerminkan ketegangan yang terus berkembang di antara partai-partai pendukung Prabowo dan oposisi. Sejumlah analis politik memperkirakan bahwa tekanan internal dapat muncul jika pemerintah tidak mampu menanggulangi isu-isu krusial seperti pembangunan infrastruktur di Papua, kebijakan ekonomi, serta penanganan masalah kesehatan publik.
Langkah Logis 08 ini juga berhubungan dengan dinamika internal partai lain yang sebelumnya menyuarakan keinginan untuk melakukan merger atau aliansi strategis. Misalnya, pada 13 April 2026, muncul wacana merger antara NasDem dan partai lain, mengingat sejarah fusi partai di Indonesia sejak 1973. Namun, Logis 08 menegaskan bahwa mereka lebih memilih jalur koalisi yang bersifat programatik, bukan sekadar konsolidasi kekuasaan.
Pengamat politik, Dr. Budi Santoso, menilai sikap Logis 08 sebagai langkah pragmatis untuk menjaga citra partai sebagai pemain politik yang bertanggung jawab. “Dengan menolak gulingkan Prabowo, Logis 08 mengirim pesan kuat kepada publik bahwa mereka mengutamakan stabilitas negara di atas kepentingan sempit,” kata Budi.
Sementara itu, pihak kepolisian masih memantau penyebaran hoaks yang mengaitkan Logis 08 dengan upaya kudeta. Sejumlah akun media sosial telah diblokir karena melanggar peraturan tentang penyebaran informasi palsu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan komitmennya untuk menindak tegas penyebaran berita bohong yang dapat memicu kerusuhan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan komentar resmi mengenai pernyataan Logis 08. Namun, dalam beberapa kesempatan terakhir, Prabowo menekankan pentingnya persatuan nasional dan menolak segala bentuk intervensi yang dapat mengganggu proses demokrasi. “Kita harus melangkah bersama, bukan saling menghalangi,” ujarnya dalam pidato di Surabaya pada 12 April 2026.
Dengan latar belakang situasi politik yang semakin dinamis, pernyataan Logis 08 menjadi salah satu titik penting dalam percaturan politik pra-pilkada. Partai-partai lain diharapkan dapat menanggapi dengan cara yang konstruktif, mengedepankan dialog, dan menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Secara keseluruhan, sikap Logis 08 menegaskan komitmen mereka pada prinsip demokrasi, menolak segala bentuk upaya gulingkan, dan mengajak seluruh elemen politik untuk menjaga stabilitas serta keutuhan negara menjelang pemilihan umum berikutnya.
