Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 15 April 2026 | Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menitikkan air mata saat menyampaikan permohonan maaf usul pernyataan yang menyinggung ulama dan pesantren di Pulau Madura. Pada Selasa, 14 April 2026, ia dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memberikan keterangan terkait ujaran yang ia lontarkan pada rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto dan Kepala Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso pada 7 April 2026.
Dalam rapat tersebut, Habib Aboe menyoroti dugaan keterlibatan ulama dan pesantren Madura dalam jaringan narkotika yang semakin meluas. Ia menyebut, “Contoh, Madura. Saya itu kaget, Pak, ulama sudah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika, coba cek benar tidak?” serta menambahkan bahwa terdapat “cuan” yang mengalir di sektor itu. Pernyataan itu dimaksudkan sebagai seruan kepada BNN dan Polri agar memperkuat kerja sama dengan daerah‑daerah perbatasan, termasuk wilayah pesisir Madura, demi memutus rantai distribusi narkoba.
Namun, cara penyampaiannya dianggap menimbulkan multitafsir dan menyinggung perasaan para ulama, kiai, serta masyarakat Madura di empat kabupaten: Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan. Setelah dipanggil ke MKD, Habib Aboe mengakui bahwa bahasa yang digunakannya terlalu “globalisir” dan tidak tepat. Ia menyatakan, “Saya harus mengatakan saya minta maaf. Minta maaf yang dalam karena menurut saya memang bahasa saya terlalu globalisir dan salah.” Permohonan maaf itu diiringi dengan tangisan yang coba ia tahan, namun tetap terlihat jelas pada nada parau dan mata yang berkaca‑kaca.
Habib Aboe menegaskan tidak ada niat menghina atau menyudutkan para ulama. Ia menambahkan, “Guru‑guru yang saya cintai semua, saya hormati dan saya hargai.” Menurutnya, pernyataan tersebut semata‑mata merupakan bentuk keprihatinan atas temuan dugaan keterlibatan pihak‑pihak berpengaruh dalam peredaran narkoba, termasuk pebisnis besar yang berpotensi memanfaatkan posisi strategis. Ia menekankan pentingnya peran ulama sebagai garda depan dalam edukasi pencegahan narkoba, sekaligus mengajak lembaga pendidikan keagamaan untuk meningkatkan kewaspadaan.
Selama persidangan MKD, Habib Aboe menyampaikan rencana konkret untuk menebus kesalahannya. Ia berjanji akan bertemu langsung dengan para ulama dan kiai di Madura, menjelaskan konteks pernyataannya, serta mendengarkan aspirasi mereka. “Saya akan berusaha mendatangi mereka semua sesuai kemampuan saya,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa ulama dan pesantren merupakan pilar utama dalam menjaga moral serta akhlak bangsa, khususnya dalam upaya memberantas narkoba.
Pihak BNN dan Polri menyambut permohonan maaf tersebut dengan sikap terbuka. Kedua lembaga menegaskan komitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan daerah‑daerah rawan, termasuk Madura, melalui program penyuluhan, operasi bersama, dan pemberdayaan tokoh agama setempat. Mereka menilai bahwa pernyataan Habib Aboe, meski kontroversial, membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai peran lembaga keagamaan dalam pencegahan narkotika.
Pengamat politik menilai kasus ini mencerminkan tantangan komunikasi politik di era media sosial. “Politikus harus lebih berhati‑hati dalam menyampaikan isu sensitif, terutama yang melibatkan agama,” kata seorang analis dari Lembaga Penelitian Politik Nasional. Ia menambahkan bahwa respons emosional publik dapat mempercepat proses pertanggungjawaban, tetapi juga menuntut sikap responsif dan transparan dari para pejabat.
Secara keseluruhan, insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi Habib Aboe maupun kolega di DPR. Ia berjanji untuk memperbaiki cara berkomunikasi, menjaga etika, serta melindungi marwah institusi keagamaan. Di samping itu, pertemuan selanjutnya antara DPR, BNN, Polri, dan tokoh agama Madura diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih terintegrasi dalam memerangi peredaran narkoba di wilayah pesisir dan pedesaan.
Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor—pemerintah, lembaga penegak hukum, dan tokoh agama—dalam menanggulangi masalah narkotika yang tidak mengenal batas geografis. Dengan langkah konkret dan dialog terbuka, diharapkan kepercayaan publik dapat dipulihkan, serta upaya pemberantasan narkoba menjadi lebih efektif.
