Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 01 Mei 2026 | Jakarta, 30 April 2026 – Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti) menegaskan bahwa kebijakan utama tidaklah menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan, melainkan menggerakkan proses pembaruan kurikulum secara berkelanjutan. Menteri Pendidikan Tinggi, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa fokus harus pada transformasi konten pembelajaran agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan pada eliminasi prodi secara sepihak.
Brian mencontohkan evolusi jurusan Teknik Elektro yang kini mencakup topik Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan. “Alih‑alih kita menutup prodi, kami mendorong perguruan tinggi untuk terus melakukan update pengetahuan yang diajarkan. Setiap empat tahun, bahkan dua tahun, dilakukan peninjauan kembali untuk memastikan relevansi antara apa yang diajarkan dengan kebutuhan industri,” ujar dia dalam konferensi pers.
Sementara pemerintah berupaya menguatkan mekanisme pembaruan, sejumlah pakar mengkritisi rencana penutupan prodi yang beredar. Ketua Umum Asosiasi Akademisi Pendidikan Tinggi Seluruh Indonesia (Asadiktisi), Susanto, memperingatkan bahwa menilai relevansi hanya dari perspektif serapan kerja dapat menyempitkan mandat universitas. “Pendidikan tinggi bukan sekadar job training. Ia adalah ruang produksi pengetahuan, pembentukan nalar kritis, dan pengembangan peradaban,” tegas Susanto.
Susanto menambahkan bahwa penutupan prodi tanpa kerangka evaluasi multi‑kriteria berisiko menghasilkan keputusan yang bias. Ia mengkhawatirkan fenomena “false negative”, di mana program yang tampak kurang laku justru memiliki nilai strategis akademik atau potensi inovatif di masa depan. “Dalam knowledge economy, inovasi sering lahir dari disiplin yang tidak langsung aplikatif. Menghilangkan ilmu dasar dan humaniora dapat melemahkan kapasitas inovasi nasional,” ujar Susanto.
Pengamat pendidikan Ina Liem menyoroti pentingnya pendekatan holistik. Menurutnya, setiap program studi perlu mengalami pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran secara periodik. “Kita tidak bisa mempertahankan sistem pendidikan yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman. Fokus utama harus pada upgrade kurikulum dan cara pembelajaran, bukan sekadar menutup atau membuka prodi,” katanya.
Ina memberi contoh dari luar negeri, di mana jurusan Human Resource Management bertransformasi menjadi People and Organisations dengan penambahan mata kuliah People Analytics berbasis data serta unsur sustainability. Ia menekankan bahwa adaptasi semacam ini dapat menjadi model bagi perguruan tinggi Indonesia.
Berbagai pihak sepakat bahwa solusi terbaik adalah mengintegrasikan tiga pilar utama:
- Pembaruan kurikulum berkala: Peninjauan kurikulum setiap dua sampai empat tahun untuk menyesuaikan dengan tren industri dan perkembangan ilmu.
- Kolaborasi industri: Kemitraan dengan perusahaan untuk mengidentifikasi future skills, micro‑credentials, dan peluang magang.
- Evaluasi berbasis multi‑kriteria: Menggunakan indikator akademik, sosial, ekonomi, dan strategis, bukan hanya angka serapan kerja 6‑12 bulan pasca kelulusan.
Implementasi ketiga pilar tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan untuk menutup prodi, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang adaptif, kritis, dan inovatif. Pendekatan ini juga memperhatikan konteks regional, mengingat banyak program studi di daerah berperan penting dalam pembangunan lokal, budaya, dan sosial.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Mendikti berencana meluncurkan program bantuan redesign kurikulum yang melibatkan dosen, industri, dan lembaga akreditasi. Program ini akan menyediakan pedoman teknis, pelatihan, serta insentif bagi perguruan tinggi yang berhasil mengimplementasikan perubahan signifikan.
Kesimpulannya, meskipun tekanan untuk menutup prodi tak relevan tetap ada, dialog antara pemerintah, asosiasi akademisi, dan pakar pendidikan menunjukkan arah kebijakan yang lebih konstruktif. Fokus pada pembaruan kurikulum, kolaborasi industri, dan evaluasi berbasis multi‑kriteria menjadi kunci untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi Indonesia di era ekonomi pengetahuan.
