Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 30 April 2026 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sedang menyusun regulasi turunan dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri yang meminta seluruh gubernur memberikan pembebasan 100% Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Achad Rizwan, menyatakan proses penyusunan Keputusan Gubernur masih dalam tahap pembahasan internal dan akan segera ditetapkan setelah sinkronisasi dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026.
Menurut Rizwan, kebijakan pembebasan pajak diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV) di wilayah Sumsel, mengurangi emisi karbon, serta menumbuhkan ekosistem industri terkait, mulai dari produsen baterai lokal hingga jaringan pengisian daya publik. “Insentif ini tidak hanya memberi kemudahan biaya, tetapi juga menjadi sinyal kuat bagi investor untuk menanamkan modal di sektor mobilitas bersih,” ujarnya pada Selasa (28/4/2026).
Regulasi yang sedang dirancang mencakup dua komponen utama: pertama, pembebasan penuh PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik baru yang terdaftar setelah tanggal penetapan; kedua, mekanisme penyesuaian tarif bagi kendaraan listrik yang sudah ada, yang sebelumnya dikenakan tarif nol persen menurut Permendagri No. 7/2025. Dengan aturan baru, kendaraan listrik menjadi objek pajak, namun tetap dapat memperoleh pengurangan atau pembebasan melalui keputusan daerah.
- Manfaat bagi konsumen: penghematan biaya tahunan hingga ratusan ribu rupiah.
- Manfaat bagi pemerintah daerah: potensi peningkatan pendapatan melalui layanan pendukung seperti fasilitas pengisian daya.
- Manfaat bagi industri: daya tarik investasi produksi baterai dan komponen kendaraan listrik di Sumsel.
Sementara itu, produsen otomotif asal Tiongkok, Wuling, menyambut baik kebijakan tersebut. Perwakilan Wuling di Indonesia menyampaikan bahwa pembebasan pajak akan menurunkan harga jual mobil listrik mereka, sehingga lebih terjangkau bagi konsumen menengah ke bawah. “Kami siap memperluas jaringan penjualan dan layanan purna jual di Sumsel, serta berkolaborasi dengan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pengisian daya,” kata juru bicara perusahaan.
Di sisi lain, keamanan kendaraan listrik tetap menjadi perhatian. Sebuah laporan terbaru mengungkap bahwa korsleting pada sistem tegangan tinggi (Voltage Class B) dapat memicu thermal runaway dan kebakaran. Penyebab umum meliputi kerusakan separator baterai, penetrasi benda asing, atau kegagalan modul kontrol daya (ICCU). Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memberi insentif fiskal, tetapi juga memperkuat standar keselamatan melalui regulasi teknis yang mengacu pada ISO 6469-3.
Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang progresif dan penegakan standar teknis yang ketat, Sumsel berambisi menjadi model provinsi yang berhasil mengintegrasikan mobil listrik ke dalam mobilitas sehari-hari. Bapenda Sumsel menegaskan bahwa setelah keputusan gubernur ditetapkan, proses sosialisasi kepada masyarakat akan dimulai secara intensif melalui media lokal, dealer resmi, dan kampanye edukasi di sekolah.
Secara keseluruhan, pembebasan pajak kendaraan listrik di Sumsel mencerminkan langkah konkrit pemerintah daerah dalam menurunkan hambatan biaya, mendorong investasi, serta menyiapkan kerangka regulasi yang memperhatikan aspek keselamatan. Jika diterapkan secara efektif, kebijakan ini dapat menjadi katalisator percepatan transisi energi hijau di wilayah paling selatan Pulau Sumatera.
