Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 25 April 2026 | Palangka Raya – Pada tanggal 18 April 2026, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya, Dr. Hendra Setiawan, resmi memulai pelatihan intensif dalam rangka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan lima hari ini menampung lebih dari 500 Ketua DPRD dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, termasuk tokoh-tokoh legislatif terkemuka yang bertujuan memperkuat peran legislatif daerah dalam mendukung agenda nasional.
Dengan tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia Emas 2045,” KPPD Lemhannas menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas kepemimpinan strategis. Selama kursus, peserta mengikuti rangkaian materi yang meliputi kebijakan keamanan nasional, strategi pembangunan berkelanjutan, tata kelola keuangan daerah, serta teknik pengawasan legislatif yang efektif.
Dr. Hendra Setiawan menyampaikan komitmennya untuk menerjemahkan ilmu yang didapatkan ke dalam kebijakan konkret di Palangka Raya. “Setiap materi yang kami terima menjadi bekal penting untuk memperkuat peran legislatif, khususnya dalam memastikan transparansi anggaran dan kualitas pelayanan publik,” ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi. Ia menambahkan bahwa wawasan kebangsaan yang diperoleh tidak sekadar teori, melainkan instrumen praktis untuk mengatasi tantangan kompleks di tingkat lokal, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang juga memberikan pengarahan dalam forum tersebut, menekankan bahwa kemandirian dan swasembada adalah kunci utama bagi masa depan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. “Bangsa Indonesia harus mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan elemen utamanya adalah swasembada,” kata Prabowo, mengajak seluruh pimpinan legislatif untuk menjadi agen perubahan yang proaktif.
Selain arahan Presiden, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan dan digitalisasi pemerintahan. “DPRD harus mampu membaca tanda‑tanda zaman agar tidak tertinggal oleh gangguan militan atau teknologi yang tidak terkelola,” tegasnya.
Gubernur Lemhannas, TB. Ace Hasan Syadzily, menambahkan bahwa pemilihan Akmil Magelang sebagai lokasi pelatihan dimaksudkan untuk menempa semangat kepemimpinan nasional dalam atmosfer militer yang disiplin. Menurutnya, KPPD Lemhannas diharapkan menciptakan sinkronisasi kebijakan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga transisi menuju Indonesia Emas 2045 dapat berjalan sesuai rencana melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif.
Dr. Hendra menegaskan bahwa hasil pelatihan akan dijadikan landasan untuk memperkuat fungsi pengawasan, perencanaan anggaran, dan pembuatan regulasi yang selaras dengan visi Asta Cita. Ia berjanji akan mengadakan forum internal di DPRD Palangka Raya untuk menyebarkan pengetahuan kepada anggota legislatif lainnya serta mengintegrasikan rekomendasi KPPD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025‑2030.
Para peserta juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para pakar dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret, antara lain penguatan mekanisme evaluasi program pembangunan, peningkatan akuntabilitas penggunaan dana alokasi umum, dan penyusunan regulasi yang mendukung inovasi daerah.
Dengan selesainya KPPD Lemhannas, diharapkan Ketua DPRD Palangka Raya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan peran legislatif untuk mendukung program nasional, khususnya dalam rangka mencapai target Indonesia Emas 2045. Keseriusan Dr. Hendra Setiawan dalam memperkuat kapasitas diri dan timnya menjadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah siap berkontribusi secara maksimal pada agenda pembangunan bangsa.
