Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 17 Juli 2026 | Perdana Menteri Bulgaria, Rumen Radev, menyatakan bahwa negaranya tidak memiliki tempat dalam koalisi pendukung Ukraina. Radev mengungkapkan bahwa Bulgaria tidak mendukung bantuan militer terus-menerus dan lebih memilih upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik.
Menurut Radev, Bulgaria tidak akan bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh negara-negara Barat untuk memberikan bantuan militer kepada Ukraina. Ia juga menolak undangan dari Presiden Perancis, Emmanuel Macron, untuk menghadiri pertemuan koalisi di Paris.
Radev mengatakan bahwa keputusan tentang keamanan kolektif Bulgaria dibuat dalam kerangka NATO dan Uni Eropa. Ia menegaskan bahwa Bulgaria terlibat secara aktif dalam semua format keamanan tersebut.
Koalisi pendukung Ukraina yang dibentuk di Paris telah mengumpulkan sekitar 25 pemimpin dari lebih dari 30 negara. Bulgaria, bagaimanapun, memilih untuk tidak bergabung dengan koalisi tersebut.
Keputusan Radev ini menimbulkan pertanyaan tentang posisi Bulgaria dalam konflik Ukraina-Rusia. Bulgaria telah menjadi anggota NATO dan Uni Eropa sejak 2007, namun negara tersebut juga memiliki hubungan yang kompleks dengan Rusia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Bulgaria telah berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara Barat, tetapi juga berusaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan Rusia. Keputusan Radev untuk tidak bergabung dengan koalisi pendukung Ukraina dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan Bulgaria dengan negara-negara Barat.
Di sisi lain, keputusan Radev juga dapat dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan kemandirian Bulgaria dalam kebijakan luar negeri. Bulgaria telah berusaha untuk memperkuat posisinya sebagai negara yang independen dan tidak terlalu bergantung pada kepentingan negara-negara lain.
Dalam kesimpulan, keputusan Perdana Menteri Bulgaria untuk tidak bergabung dengan koalisi pendukung Ukraina menimbulkan pertanyaan tentang posisi negara tersebut dalam konflik Ukraina-Rusia. Keputusan ini juga menunjukkan upaya Bulgaria untuk mempertahankan kemandirian dalam kebijakan luar negeri.
