Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 21 April 2026 | Budapest, 21 April 2026 – Peter Magyar, yang baru saja terpilih sebagai perdana menteri Hungaria, menyatakan tekad tegas negaranya untuk menahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika ia menginjakkan kaki di tanah Hungaria. Pernyataan ini menandai pergeseran signifikan dari kebijakan sebelumnya, ketika pemerintahan Viktor Orban menolak mengeksekusi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November 2024.
Surat perintah ICC menuduh Netanyahu terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi militer di Jalur Gaza. Sebagai negara anggota ICC, Hungaria pada dasarnya diwajibkan menahan individu yang menjadi subjek surat perintah tersebut. Magyar menegaskan, “Jika suatu negara merupakan anggota ICC dan seseorang yang dicari oleh ICC memasuki wilayahnya, maka orang tersebut harus ditahan.”
Ketegasan Magyar muncul setelah ia memenangkan pemilihan umum pada 12 April, mengalahkan Orban yang telah memerintah selama 16 tahun. Salah satu janji kampanye utama Magyar adalah menghentikan proses penarikan Hungaria dari ICC yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada 2 Juni 2026. Ia berencana membatalkan keputusan tersebut sesegera mungkin setelah dilantik pada awal Mei.
Langkah ini mendapat sorotan internasional. Beberapa negara, termasuk Prancis, Jerman, dan Italia, berpendapat bahwa penangkapan Netanyahu dapat menimbulkan konflik dengan perjanjian diplomatik yang melindungi kekebalan kepala negara. Pasal 98 Statuta ICC memberikan ruang bagi negara untuk menolak eksekusi perintah penangkapan jika hal itu bertentangan dengan kewajiban hukum internasional lain. Namun, Magyar menegaskan bahwa kepatuhan terhadap ICC lebih utama bagi keamanan hukum internasional.
Berikut ini ringkasan reaksi utama dari beberapa negara:
- Prancis: Menyatakan bahwa penangkapan Netanyahu dapat melanggar perjanjian bilateral dengan Israel.
- Jerman: Mantan Kanselir Olaf Scholz menyatakan tidak dapat membayangkan Jerman melaksanakan penangkapan tersebut.
- Italia: Memberikan kekebalan diplomatik bagi Netanyahu.
- Uni Eropa: Mengamati perubahan sikap Hungaria sebagai peluang meningkatkan kerja sama, termasuk potensi pencairan pinjaman sebesar 105 miliar dolar AS untuk Ukraina.
Magyar juga mengundang Netanyahu untuk kunjungan resmi ke Budapest pada musim gugur mendatang, sekaligus mengirim undangan kepada pemimpin dunia lain dalam rangka peringatan 70 tahun pemberontakan anti-Soviet 1956. Undangan tersebut mencerminkan niat Hungaria untuk tetap aktif dalam diplomasi multilateral sambil menegakkan standar hukum internasional.
Para pengamat politik menilai bahwa kebijakan baru Magyar dapat memperbaiki citra Hungaria di mata komunitas internasional, sekaligus menimbulkan ketegangan dengan sekutu tradisional Israel. Jika Netanyahu memang mengunjungi Hungaria, pemerintah baru harus menyiapkan prosedur penahanan yang sesuai dengan standar ICC, termasuk penyerahan kepada otoritas internasional.
Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan luar negeri Hungaria di masa depan, terutama terkait hubungannya dengan Uni Eropa, NATO, dan negara-negara Timur Tengah. Keputusan Magyar untuk menghentikan penarikan dari ICC dapat memperkuat posisi Hungaria dalam blok Barat, namun juga menambah beban diplomatik dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan regional.
Secara keseluruhan, komitmen Peter Magyar untuk menegakkan perintah ICC mencerminkan perubahan arah politik Hungaria pasca-Orban. Langkah ini menegaskan bahwa negara tersebut siap mematuhi hukum internasional meski harus berhadapan dengan implikasi diplomatik yang kompleks.
