Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 21 April 2026 | Menjelang aksi massa yang dijadwalkan pada 21 April 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengamanan di sekitar Kantor Gubernur dengan menambahkan kawat berduri di sekeliling pagar. Langkah itu menuai beragam reaksi, mulai dari kritikan tajam para pengamat kebijakan publik hingga pembelaan resmi aparat keamanan.
Pengamat kebijakan publik, Saipul Bahtiar, menilai pemasangan kawat berduri sebagai fenomena tidak lazim jika dibandingkan dengan gaya kepemimpinan gubernur sebelumnya. “Ini seperti memperlakukan kantor pemerintahan sebagai markas militer. Padahal, kantor gubernur itu rumah rakyat,” ujarnya saat diwawancarai di kampus Fisipol Universitas Mulawarman, Senin (20/4/2026). Saipul menekankan bahwa pemerintahan yang baik tidak memerlukan sekat fisik berlebihan bila kebijakan memang berpihak pada masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kawat berduri dapat menimbulkan risiko cedera bagi pegawai dan warga yang melintas di area tersebut setelah aksi usai.
Pendapat serupa disampaikan oleh Ketua Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia dan Multikulturalisme Tropis, Musthafa, dari Universitas Mulawarman. “Tindakan pemasangan kawat berduri ini berlebihan dan secara simbolik menciptakan jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat,” kata Musthafa dalam pernyataannya. Menurutnya, langkah itu menandakan bahwa aspirasi publik dipandang sebagai ancaman, padahal konstitusi menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Musthafa menambahkan, bila tidak ada ancaman nyata, pembatasan semacam ini dapat dikategorikan tidak proporsional.
Di sisi lain, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rahim, menjelaskan alasan teknis di balik penguatan pagar. “Kami sudah melakukan penguatan secara menyeluruh, mulai dari fondasi pagar, pengelasan di titik rawan, hingga pemasangan kawat besi yang mengelilingi area kantor gubernur,” jelas Edwin di lobi Kantor Gubernur. Ia menambahkan bahwa tiang besi tambahan bertujuan agar pagar tidak mudah roboh bila terjadi tekanan massa. Selain itu, Satpol PP bersama aparat lain menggelar simulasi pengamanan bersama, menyiapkan total 1.897 personel untuk mengawal jalannya aksi.
Kapolda Kaltim, Irjen Endar Priantoro, menegaskan bahwa pemasangan kawat berduri bersifat pencegahan. “Itu untuk mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau tidak ada niat buruk, tidak perlu dipermasalahkan,” ujar Endar. Ia menekankan pendekatan pengamanan yang humanis, preemtif, dan preventif, sekaligus menyiapkan opsi penggunaan gas air mata bila situasi eskalatif. Endar juga mengingatkan agar aksi tidak dimanfaatkan pihak tertentu yang dapat memicu gangguan keamanan.
Demonstrasi yang diprakarsai oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur dan elemen mahasiswa memang menargetkan beberapa kebijakan provinsi. Di antara tuntutan utama yang disuarakan, terdapat kritik terhadap anggaran kendaraan dinas senilai Rp 8,5 miliar, renovasi rumah jabatan dan fasilitas gubernur‑wakil gubernur yang mencapai Rp 25 miliar, serta kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan, dan tarif layanan air yang dirasa menambah beban ekonomi masyarakat. Mahasiswa dan elemen masyarakat menuntut transparansi anggaran, termasuk honor tim ahli gubernur yang dianggap berlebihan.
Selama aksi di depan Kantor Gubernur pada 21 April, ribuan mahasiswa serta elemen masyarakat menggelar orasi bergantian. Salah satu mahasiswa, Rizky Pratama, menegaskan tiga poin utama: evaluasi kebijakan provinsi, pemberantasan KKN, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD. Veronika, peserta aksi lainnya, menyoroti pemborosan anggaran mobil dinas gubernur, menuntut gubernur mundur bila tidak mampu memenuhi hak rakyat.
Keberadaan kawat berduri menimbulkan pertanyaan tentang simbolisme pengamanan. Bagi sebagian warga, kawat tersebut menjadi lambang ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan masyarakat mengemukakan pendapat secara damai. Bagi aparat, langkah itu dianggap sebagai langkah preventif demi menghindari kerusakan properti dan memastikan keamanan publik.
Kesimpulannya, pemasangan kawat berduri di sekitar Kantor Gubernur Kaltim mencerminkan ketegangan yang meningkat antara pemerintah provinsi dan warga jelang demo 21 April. Kritik dari pengamat dan aktivis hak asasi menyoroti perlunya pendekatan yang lebih humanis dan dialog terbuka, sementara pihak keamanan menekankan kebutuhan akan langkah preventif. Dialog konstruktif antara kedua belah pihak menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan memastikan aksi massa berjalan tertib tanpa menimbulkan kerugian fisik maupun simbolik.
