Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 20 Juni 2026 | Belakangan ini, polemik penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali mencuat ke permukaan. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah penggunaan sistem desil dalam menentukan penerima bansos. Desil sendiri merupakan sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial. Pemerintah menggunakan sistem ini untuk menentukan siapa yang berhak menerima bansos.
Baru-baru ini, Kementerian Sosial mengumumkan bahwa penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahun 2026 diwajibkan terdaftar dalam kelompok ekonomi Desil 1 hingga Desil 4. Artinya, hanya masyarakat yang berada dalam kategori desil tersebut yang berhak menerima bansos. Keputusan ini menuai protes dari beberapa pihak, terutama dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut.
Di sisi lain, penyaluran bansos reguler telah berjalan optimal, dengan realisasi penyaluran mencapai 90 persen per Maret 2026. Namun, sisa 10 persen bantuan yang belum tersalurkan disebabkan oleh kendala administrasi perbankan. Masyarakat diimbau untuk aktif memeriksa status kepesertaan mereka secara mandiri untuk mengantisipasi terjadinya kendala pencairan dana.
Contoh nyata dari polemik desil dan bansos dapat dilihat dari kasus di Lombok Barat. Beberapa desa di daerah tersebut memprotes pengurangan jatah bantuan pangan (Bapang) yang diterima. Pengurangan ini dianggap tidak sesuai dengan data faktual di lapangan, sehingga pihak desa mendesak perlu evaluasi data penerima bantuan.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Bogor menawarkan pekerjaan sementara untuk sopir angkot yang terancam kehilangan mata pencaharian akibat angkot tua yang dilarang beroperasi. Program Padat Karya di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan sementara bagi warga.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga melakukan proses pemutakhiran terhadap data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang diajukan oleh warga terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketidaksesuaian antara komponen penilaian aset fisik dengan kondisi riil ekonomi warga yang tertimpa PHK menjadi persoalan yang dihadapi petugas di lapangan.
Kesimpulan dari polemik desil dan bansos ini adalah bahwa penyaluran bansos harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, diharapkan bansos dapat membantu meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
