Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 13 Juni 2026 | Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa harga sejumlah obat di luar skema BPJS Kesehatan mengalami kenaikan seiring pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut Budi, kenaikan harga obat-obatan yang terjadi di pasaran masih wajar, yakni berada di rentang 10% hingga 20%.
Ia pun memastikan harga obat-obatan yang digunakan dalam sistem BPJS tetap aman. Menurut Budi, kenaikan harga obat tidak sepenuhnya mengikuti pergerakan kurs dolar AS. Pasalnya, tidak semua komponen biaya produksi obat berasal dari impor atau menggunakan mata uang asing.
"Karena itu, Kementerian Kesehatan menilai kenaikan harga obat pada rentang 10%-20% masih dapat dipahami. Namun, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap perusahaan farmasi yang menaikkan harga melebihi kisaran tersebut," kata Budi.
Di sisi lain, Budi juga menekankan pentingnya kepercayaan, transparansi, dan hasil yang terukur dalam kerja sama pendanaan filantropi di sektor kesehatan guna memberi fleksibilitas bagi donor agar berdampak.
"Bagi kami, filantropi adalah soal kepercayaan. Kepercayaan tidak bisa didapat begitu saja. Kepercayaan harus diusahakan," kata Budi.
Menurut Budi, pemerintah membuka ruang bagi donor untuk menyalurkan dukungan melalui pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta, selama hasil yang dituju sejalan dengan prioritas kesehatan nasional.
Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat berpotensi memicu kenaikan harga obat-obatan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebagian besar bahan baku maupun komponen obat yang digunakan di Indonesia masih bergantung pada impor.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, Budi juga menyoroti pentingnya dokter untuk bertahan di layanan primer. Menurutnya, dibutuhkan kebijakan yang mampu membuat dokter melihat layanan primer sebagai pilihan karier yang menjanjikan, baik dari sisi kesejahteraan, pengembangan profesi, maupun kehidupan keluarga.
"Tentu mungkin saja seseorang tidak harus menjadi spesialis klinik di RS, tetapi tetap menjadi dokter pelayanan kesehatan primer sampai dia pensiun," kata Dokter spesialis sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas YARSI Tjandra Yoga Aditama.
Menurut Tjandra, setidaknya ada tiga hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah, yaitu jenjang karir dan imbalan yang jelas untuk dokter di daerah, termasuk di area terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Menjamin agar dokter yang tetap di pelayanan primer punya pengembangan karier yang jelas dan baik, dengan imbalan yang memadai, yang harus disiapkan pemerintah," tutur dia.
Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
