Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 11 Juni 2026 | Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun dari Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 untuk peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP-KL) Tahun 2027.
Nasaruddin menjelaskan bahwa pihaknya memfokuskan alokasi anggaran pada dua klaster utama, yakni pendidikan dan penurunan kemiskinan melalui Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) Bantuan Sosial Terintegrasi. Dari total anggaran prioritas nasional sebesar Rp 19,08 triliun, porsi terbesar sebesar Rp 9,6 triliun diarahkan untuk program Peningkatan Kesejahteraan Guru.
Program ini termasuk insentif dan tunjangan profesi bagi guru serta dosen non-Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga tunjangan khusus guru di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T). Nasaruddin menambahkan bahwa kebutuhan prioritas ini pada prinsipnya telah terpenuhi secara penuh demi memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam program yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kemenag juga meminta masyarakat tidak takut menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren (ponpes) pasca kasus dugaan pembakaran tiga santri oleh rekannya di sebuah ponpes di Lombok Tengah. Kepala Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz, menyebut bahwa kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum dan tidak mencerminkan kondisi pesantren secara keseluruhan.
Zamroni menegaskan bahwa mayoritas pesantren di NTB ramah anak dan bebas dari kekerasan. Ia menilai pesantren masih menjadi pilar dalam membangun pendidikan di NTB. Sementara itu, Kemenag juga merilis jadwal salat untuk berbagai daerah, termasuk Denpasar dan sekitarnya, guna memudahkan umat Muslim dalam melaksanakan shalat wajib.
Terakhir, Kemenag membantah narasi bahwa kemiskinan akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Narasi ini dipastikan sebagai kabar bohong atau hoaks setelah penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan masyarakat diminta tidak percaya informasi yang tidak jelas.
Kesimpulan dari berbagai kegiatan dan pernyataan Kemenag tersebut menunjukkan bahwa Kemenag berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan masyarakat, serta menangkal hoaks dan informasi yang tidak benar. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap Kemenag dan program-program yang dilaksanakannya.
