Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 29 Mei 2026 | BPJS Kesehatan telah menjadi salah satu program jaminan kesehatan terbesar di Indonesia. Namun, program ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal keuangan. Sejak berdirinya, BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit yang mengancam keberlangsungannya. Pada periode 2015-2018, BPJS Kesehatan mengalami defisit tiap tahun, dengan jumlah defisit yang terus meningkat hingga mencapai triliun rupiah.
Pada periode 2023-2025, defisit kembali terjadi setelah melewati periode pandemi Covid-19. Pada 2020, BPJS dilaporkan sempat mengalami surplus karena keterbatasan akses layanan. Namun, setelah pandemi Covid-19, kunjungan ke layanan kesehatan kembali meningkat, sehingga defisit datang kembali mengancam kelangsungan program BPJS Kesehatan.
Tahun 2026, setiap bulan BPJS Kesehatan akan defisit Rp 2 triliun. Pada akhir tahun nanti, defisit akan mencapai Rp 30 triliun. Hal ini terjadi karena pendapatan BPJS Kesehatan dari iuran peserta lebih rendah dibanding pembayaran klaim layanan kesehatan. Defisit tak bisa dibiarkan jika negara punya komitmen menjamin layanan kesehatan masyarakat.
Universal coverage menjadi angka cakupan keberhasilan yang tinggi, tapi belum tentu fungsional dalam menjamin keberlangsungan BPJS kesehatan. Kepesertaan 99 persen penduduk, tapi yang aktif membayar di bawah 70 persen. Tanpa iuran yang masuk dengan lancar, defisit akan selalu mengancam, dan negara tak akan mampu menanggungnya.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga memiliki kelebihan, seperti premi murah, menanggung banyak penyakit, dan bisa digunakan di berbagai fasilitas kesehatan. Namun, sistem BPJS memiliki prosedur tertentu yang harus diikuti, seperti rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Perbedaan antara BPJS dan asuransi swasta juga perlu dipahami. BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan dari pemerintah Indonesia yang wajib diikuti masyarakat, sedangkan asuransi swasta adalah pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang lebih nyaman.
Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Maria Caecilia Stevi Harman, baru-baru ini menerima Apresiasi Sekar Agni Negeri atas kiprahnya menyoroti persoalan akses layanan kesehatan di wilayah pedalaman NTT. Penghargaan ini diberikan karena dinilai konsisten mengangkat persoalan pelayanan kesehatan masyarakat daerah, terutama bagi warga kurang mampu yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Stevi Harman menyebut apresiasi tersebut menjadi dorongan baginya untuk terus memperjuangkan perbaikan layanan kesehatan di NTT. Menurut dia, masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga hambatan administrasi dalam penggunaan BPJS Kesehatan.
Sebagai anggota Komite III DPD RI yang membidangi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan anak, Stevi kerap menyoroti persoalan layanan kesehatan di daerah terpencil NTT. Salah satu yang menjadi perhatian ialah masih banyak warga yang belum bisa memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan secara optimal akibat persoalan sinkronisasi data administrasi.
Kesimpulan, BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan besar dalam hal keuangan, namun program ini juga memiliki kelebihan dan potensi untuk menjadi lebih baik. Dengan memahami perbedaan antara BPJS dan asuransi swasta, masyarakat dapat membuat pilihan yang tepat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang lebih nyaman.
