Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 17 April 2026 | Pada Selasa, 14 April 2026, anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, dipanggil ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menuduh sejumlah ulama dan pesantren di Pulau Madura berada dalam pusaran narkoba. Dalam sidang yang berlangsung di Gedung DPR, Habib Aboe tampak berjuang menahan emosi, bahkan mengeluarkan tangisan terpendam saat mengucapkan permohonan maaf secara resmi.
Menurut catatan persidangan, Habib Aboe sebelumnya menyampaikan bahwa ia menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di beberapa pesantren di wilayah Bangkalan, Sampang, Sumenep, hingga Pamekasan. Pernyataan tersebut menuai kecaman keras dari kalangan ulama, tokoh masyarakat, hingga warga Madura yang menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan dapat merusak reputasi institusi keagamaan. Tekanan publik akhirnya mendorong DPR untuk mengaktifkan prosedur MKD guna menegakkan standar etika bagi anggotanya.
Dalam kesempatan mengajukan permohonan maaf, Habib Aboe menyatakan, “Saya menyadari bahasa saya terlalu globalisir dan salah. Saya harus mengakui kesalahan dan meminta maaf yang dalam kepada para ulama dan kiai di Madura.” Ia menambahkan bahwa permohonan maaf tersebut tidak hanya bersifat verbal, melainkan akan dilanjutkan dengan kunjungan pribadi ke masing‑masing pesantren untuk menjelaskan maksud sebenarnya serta memperbaiki hubungan yang sempat tegang.
Reaksi dari pihak ulama Madura beragam. Beberapa tokoh menilai langkah permohonan maaf sebagai upaya bijak untuk meredam ketegangan, sementara yang lain menekankan perlunya klarifikasi fakta lebih lanjut sebelum mengakhiri diskusi publik. Di sisi lain, aktivis anti‑narkoba menyambut baik sikap Habib Aboe yang bersedia meninjau kembali pernyataannya, sekaligus menuntut transparansi mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pesantren.
Pengamat politik menilai insiden ini sebagai contoh nyata bagaimana pernyataan publik pejabat dapat memicu dinamika sosial‑keagamaan yang sensitif. Mereka menekankan pentingnya verifikasi data sebelum membuat klaim yang dapat menyinggung kelompok tertentu, terutama dalam konteks Indonesia yang multikultural dan religius. Selain itu, mereka menyoroti peran MKD DPR sebagai instrumen penegakan etika, yang kini diuji oleh kasus ini.
Ke depan, Habib Aboe berjanji akan menjalin dialog intensif dengan tokoh agama Madura, melakukan survei lapangan, dan bekerja sama dengan aparat keamanan serta lembaga rehabilitasi narkoba untuk memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan di lingkungan pesantren. Ia juga mengundang media untuk memantau proses tersebut, berharap transparansi dapat mengembalikan kepercayaan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan situasi dapat kembali kondusif, sekaligus memberikan pelajaran penting bagi pejabat publik dalam menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
