Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 20 Mei 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah gizi buruk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa (Kopdes) harus dibangun dalam pola kerja yang saling menguatkan untuk mendukung program MBG. Menurut Yandri, BUMDes sudah memiliki ekosistem usaha yang berjalan di berbagai sektor desa, sehingga pemerintah tinggal memperjelas aturan dan rantai koordinasi agar peran BUMDes dan Kopdes dapat dibedakan, namun tetap terintegrasi.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa program MBG belum bisa membuat perputaran uang di daerah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan bahwa mayoritas pemasok masih berasal dari kota besar, sehingga dampak ekonomi bagi masyarakat lokal sangat minim. KPK juga menyoroti bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum matang secara organisasi dan regulasi dalam mengelola anggaran jumbo program MBG.
Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia mempersilakan masyarakat, anggota dewan, dan kepala daerah untuk memeriksa seluruh dapur MBG dan melaporkan jika terjadi penyimpangan. Prabowo menegaskan bahwa program MBG merupakan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat setiap harinya.
Anggaran program MBG juga telah dipangkas menjadi Rp 268 triliun, yang merupakan bagian dari strategi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran MBG ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efektif dan efisien.
Dalam pelaksanaan program MBG, pemerintah harus memastikan bahwa program ini dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas aturan dan rantai koordinasi, serta memastikan bahwa BUMDes dan Kopdes dapat berperan aktif dalam mendukung program MBG.
