Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 16 April 2026 | Roma – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengumumkan pada Rabu, 15 April 2026, bahwa pemerintahnya tidak akan memperpanjang perjanjian pertahanan lima tahunan dengan Israel. Keputusan itu diambil “melihat situasi saat ini” setelah serangkaian insiden diplomatik yang menegangkan antara kedua negara.
Penangguhan perjanjian muncul usai pasukan Israel menembakkan tembakan peringatan ke konvoi penjaga perdamaian PBB asal Italia yang beroperasi di Lebanon. Kendaraan UNIFIL tersebut mengalami kerusakan, meski tidak ada korban jiwa. Italia merespons dengan memanggil duta besar Israel ke Roma, sementara Israel menanggapi dengan memanggil duta besar Italia ke Tel Aviv atas pernyataan keras Menteri Luar Negeri Antonio Tajani yang mengutuk serangan tersebut sebagai “serangan yang tidak dapat diterima” terhadap warga sipil Lebanon.
Pejabat Kementerian Pertahanan Italia menegaskan bahwa pemerintah kini tengah menilai implikasi hukum dan praktis penangguhan tersebut, termasuk dampaknya pada kerjasama industri pertahanan, pelatihan militer, dan riset teknologi. Pada saat bersamaan, data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mencatat Italia sebagai eksportir senjata terbesar ketiga ke Israel, meskipun kontribusinya hanya sekitar 1,3 % dari total impor senjata Israel antara 2021‑2025. Berikut rangkuman singkat data tersebut:
| Negara | Peringkat Eksportir ke Israel | Persentase Impor Israel (2021‑2025) |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | 1 | ~45 % |
| Jerman | 2 | ~30 % |
| Italia | 3 | 1,3 % |
Tekanan publik di Italia semakin keras dalam beberapa tahun terakhir. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu operasi militer Israel di Gaza, lebih dari 72.000 warga Palestina dilaporkan tewas. Demonstrasi masif, aksi mogok, dan petisi menuntut pemerintah Italia menghentikan dukungan militer serta ekspor senjata ke Israel. Meskipun koalisi kanan Meloni sebelumnya menjadi sekutu dekat Israel di Eropa, hasil referendum reformasi konstitusi pada akhir Maret 2026 menandai penurunan dukungan publik terhadap kebijakan luar negeri yang pro‑Israel.
Meloni, yang menjelang pemilu umum dalam 18 bulan ke depan, tampaknya menyesuaikan retorikanya untuk menjauhkan diri dari kebijakan yang dianggap tidak populer. Sikap ini juga tercermin dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Baru-baru ini, Meloni mengkritik komentar Presiden AS Donald Trump tentang Paus Leo XIV, menyebutnya tidak dapat diterima, yang memicu respons tajam dari Trump. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Tajani menegaskan bahwa hubungan Italia‑AS tetap didasari pada loyalitas, rasa hormat, dan kejujuran.
Langkah Italia ini mendapat sorotan internasional. Presiden Kolombia Gustavo Petro, melalui platform X, menyerukan negara‑negara di Eropa dan Amerika Latin untuk meniru keputusan Italia demi mencegah agresi lebih lanjut di Timur Tengah. Petro menekankan pentingnya dialog peradaban dan mengkritik penggunaan roket yang dapat menimbulkan kehancuran manusia.
Para analis geopolitik menilai penangguhan perjanjian pertahanan Italia‑Israel sebagai sinyal perubahan aliansi tradisional di Eropa Barat. Italia, selama dekade terakhir, menjadi salah satu pilar utama koalisi pro‑Israel bersama Jerman dan AS. Namun, dinamika domestik—termasuk kegagalan referendum, protes anti‑perang, dan tekanan pemilih muda—memaksa pemerintah Meloni untuk menyeimbangkan antara kepentingan strategis dan kepekaan publik.
Secara praktis, penangguhan tidak serta merta memutus semua bentuk kerjasama militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyatakan bahwa langkah Italia tidak akan mempengaruhi keamanan Israel karena tidak ada perjanjian keamanan formal yang mengikat. Namun, catatan diplomatik menunjukkan bahwa hubungan bilateral akan mengalami penurunan intensitas, terutama dalam proyek bersama di bidang teknologi pertahanan dan latihan militer.
Keputusan ini juga membuka ruang bagi negara‑negara Eropa lain yang telah membatasi atau menghentikan ekspor senjata ke Israel selama operasi militer di Gaza, seperti Swedia, Belgia, dan Belanda. Jika tren penangguhan perjanjian berlanjut, kemungkinan muncul koalisi baru yang menekankan pendekatan multilateral dalam menanggulangi konflik di Timur Tengah.
Kesimpulannya, penangguhan perjanjian pertahanan Italia dengan Israel mencerminkan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Roma, dipicu oleh tekanan domestik, dinamika geopolitik regional, serta upaya menyesuaikan posisi menjelang pemilu nasional. Langkah ini dapat menjadi indikator awal pergeseran aliansi tradisional Eropa‑AS‑Israel, sekaligus menandai respons Italia terhadap tuntutan masyarakat internasional akan akuntabilitas militer dan hak asasi manusia.
