Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 04 Mei 2026 | Arief Hidayat, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan kini Profesor Emeritus Universitas Borobudur, kembali mengeluarkan kritik tajam terhadap kondisi regulasi di Indonesia. Dalam sambutannya pada acara pengukuhan gelar profesor emeritus pada 2 Mei 2026, ia menamakan situasi saat ini sebagai “Hyper Regulation“, sebuah istilah yang menandakan adanya regulasi berlebihan yang tidak proporsional dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Menurut Arief, fenomena regulasi yang melimpah ini tidak hanya membebani sektor publik dengan birokrasi yang berbelit, tetapi juga menimbulkan pemborosan anggaran yang signifikan. Ia menyoroti bahwa setiap peraturan baru memerlukan proses administrasi, monitoring, dan penegakan hukum yang memakan sumber daya finansial yang seharusnya dapat dialokasikan untuk program pembangunan prioritas.
Berbagai contoh konkret yang diungkapkan meliputi:
- Pengeluaran ekstra untuk pembentukan unit-unit pengawasan khusus pada tiap kementerian.
- Biaya pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur negeri yang harus menyesuaikan diri dengan regulasi terkini.
- Peningkatan biaya operasional lembaga negara yang harus menyesuaikan sistem IT untuk mengakomodasi regulasi baru.
Selain menyoroti dampak finansial, Arief juga mengaitkan “Hyper Regulation” dengan dinamika politik terkini. Pada kesempatan yang sama, Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan yang menyinggung fenomena “poco-poco” dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Ia mengkritik langkah-langkah lambat dan berulang-ulang yang diibaratkan seperti tarian tradisional poco-poco, di mana gerakan maju mundur tampak tidak menghasilkan kemajuan substantif.
Megawati menegaskan bahwa pemerintah dan DPR tampak terjebak dalam siklus tarik‑ulur yang memperlambat penyelesaian revisi penting tersebut. Ia menyoroti bahwa pemerintah kini membuka peluang bagi pihak luar untuk mengusulkan draf revisi, sebuah langkah yang mencerminkan kebingungan dan ketidakpastian regulasi yang masih melanda negara.
Kombinasi antara “Hyper Regulation” yang menambah beban fiskal dan “poco-poco” politik dalam proses legislasi menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas tata kelola negara. Para pengamat menilai bahwa kedua fenomena tersebut dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara serta menghambat upaya peningkatan kualitas demokrasi.
Berikut beberapa implikasi yang diidentifikasi oleh para pakar kebijakan:
- Penurunan efisiensi anggaran: Pengeluaran yang tidak produktif mengurangi ruang fiskal untuk investasi infrastruktur.
- Kelemahan akuntabilitas: Banyak regulasi yang tidak memiliki mekanisme evaluasi yang jelas.
- Stagnasi reformasi hukum: Proses legislasi yang berlarut‑larut menghambat adaptasi terhadap perubahan sosial‑ekonomi.
Dalam konteks ini, Arief Hidayat menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada, mengusulkan pendekatan berbasis risiko, serta meninjau kembali prioritas legislasi yang memang esensial bagi pertumbuhan nasional. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, serta masyarakat sipil, untuk berkolaborasi menciptakan kerangka regulasi yang lebih proporsional.
Megawati menanggapi saran tersebut dengan menekankan pentingnya kepemimpinan yang tegas dalam mengarahkan proses revisi RUU Pemilu, menghindari gerakan “poco-poco” yang dapat memperpanjang ketidakpastian politik. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi antar kementerian untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan beban berlebih.
Secara keseluruhan, pernyataan Arief Hidayat dan tanggapan Megawati menandai titik kritis dalam dinamika kebijakan Indonesia. Kedua pemimpin ini menyerukan reformasi regulasi yang lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil, sekaligus menuntut percepatan proses legislasi yang selama ini terhambat oleh dinamika politik yang berputar‑putar.
Ke depan, masyarakat dan pengamat menantikan langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah dan DPR untuk mengatasi tantangan “Hyper Regulation” serta menghentikan gerakan “poco-poco” dalam pembahasan RUU Pemilu. Hasilnya akan menjadi indikator penting bagi kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya negara secara efisien dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
