Bedah Berita – Berita Terkini dan Terpercaya Indonesia – 07 Agustus 2026 | Pajak telah menjadi topik hangat di Indonesia akhir-akhir ini. Berbagai kebijakan pajak telah diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperlancar proses perpajakan. Namun, beberapa kebijakan pajak juga telah ditunda atau direvisi untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberi waktu tambahan bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri.
Salah satu kebijakan pajak yang telah diterapkan adalah pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dari pedagang marketplace. Kebijakan ini telah ditunda beberapa kali untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberi waktu tambahan bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri. Pemerintah telah menetapkan bahwa pemungutan pajak akan dimulai pada 1 November 2026.
Di samping itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk memperluas basis perpajakan mulai 2027. Kebijakan ini akan menyasar kelompok masyarakat dan sektor usaha yang dinilai belum optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu potensi yang menjadi perhatian pemerintah adalah kepemilikan rumah lebih dari satu unit, yang dapat dimanfaatkan sebagai rumah sewa atau kontrakan.
Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mengenakan pajak pada rumah sewa. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan memperlancar proses perpajakan. Namun, kebijakan ini juga telah menuai protes dari beberapa pihak yang merasa bahwa kebijakan ini tidak adil dan dapat memberatkan masyarakat.
Di luar negeri, Jepang telah mengeluarkan kebijakan untuk memangkas pajak konsumsi atas makanan menjadi 1% selama dua tahun mulai April 2027. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memperlancar proses perpajakan. Namun, kebijakan ini juga telah menuai protes dari beberapa pihak yang merasa bahwa kebijakan ini tidak adil dan dapat memberatkan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membebaskan pajak untuk konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 500 triliun selama tiga tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat memperlancar proses konsolidasi BUMN dan meningkatkan penerimaan negara.
Dalam kesimpulan, kebijakan pajak di Indonesia telah menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperlancar proses perpajakan. Namun, beberapa kebijakan pajak juga telah ditunda atau direvisi untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberi waktu tambahan bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri.
